Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Publik tengah diterpa isu rencana untuk ubah UUD 1945 demi Presiden Jokowi 3 periode. Ada banyak pro dan kontra terkait isu tersebut, bahkan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena sebut itu tidak tepat.
Diketahui sebelumnya, isu ini bermula dari kecurigaan salah satu pihak terkait rencana politik yang mengarah agar Jokowi agar dapat terpilih lagi hingga menjadi Presiden 3 periode.
Rencana inilah yang kemungkinan bisa mendorong adanya sidang istimewa MPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal. Salah satunya memberikan hak bagi Presiden Jokowi agar bisa dipilih tiga kali.
Baca Juga: Sekretaris FPI Akui Bela AHY, Husin Shihab: Bohong Nih! Bukan Karna Dizalimi
Baca Juga: Tolak Presiden 3 Periode, Rocky Gerung Sebut Jokowi Hanya Pencitraan di Publik Saja
Pasalnya, meski UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, rencana yang terkait isu ini sangatlah kontroversial karena menyangkut masa jabatan Presiden RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI menilai bahwa rencana untuk mengubah UUD 1945 terkait Presiden Jokowi 3 periode ini tidak tepat dilakukan di saat masa pandemi Covid-19.
Apalagi pemerintah saat ini tengah fokus dalam mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 yang tengah terjadi sampai saat ini.
Baca Juga: Usulan Jokowi-Prabowo di Pemilu 2024, Ariel Heryanto: Ganti Kerajaan Saja, Semua Bahagia!
Baca Juga: Tanggapi Isu Presiden Jokowi 3 Periode, Arief Puyuono: Banyak yang Baper!
Menurut pendapat Idris Laena, rencana untuk mengubah atau amandemen UUD 1945 ini adalah hal yang gegabah dan tidak tepat karena tak melihat kondisi negara yang sedang dilanda pandemi Covid-19.
“Amandemen terhadap konstitusi saat ini, apalagi di masa pandemi Covid-19 adalah langkah gegabah," ucap Idris Laena di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 18 Maret 2021.
Selain mengungkapkan pendapatnya mengenai isu tersebut, Idris Laena menyarankan agar semua pihak lebih baik fokus pada penanganan pandemi Covid-19 daripada menanggapi isu itu.
Baca Juga: Sindir Tindakan Moeldoko, Gatot Nurmantyo Sebut Tak Cerminkan Etika Panglima TNI
Baca Juga: Solusi Polemik KLB Demokrat, Jusuf Kalla: Bikin Partai Baru atau ke Pengadilan?
“Seharusnya semua elemen bangsa terutama pemerintah berkonsentrasi mengatasi pandemi,” kata Idris Laena.
Idris Laena juga berpesan agar masyarakat tidak sibuk dengan mengalihan isu terkait pengubahan UUD 1945 untuk Presiden Jokowi 3 periode.
Bahkan menurut politisi Partai Golkar, seharusnya saat ini pemerintah bersama masyarakat lebih mempersiapkan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Baca Juga: Refly Harun Bantah Pernyataan M Qodari, Sebut Tiga Periode Jokowi Bukan Pilihan Tepat
Baca Juga: Anies Baswedan Beberkan Harapan Sederhana di Akhir Masa Jabatan: “Untung di Jakarta”
Menyebarnya isu Presiden Jokowi 3 periode ini dianggap Idris Laena yang selaku politisi Partai Golkar karena kurangnya informasi secara utuh dan membuat masyarakan menduga-duga rencana untuk ubah UUD 1945.
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari berita Galamedia.Pikiran-Rakyat.com berjudul Wacana Presiden 3 Periode, UUD 1945 Berencana Diubah, Golkar: Tidak Tepat di Masa Pandemi Ini
“Persoalan muncul ketika sebagian masyarakat yang tidak mendapat informasi secara utuh mencoba menduga-duga ada apa sebenarnya di balik agenda amandemen konstitusi,” kata Idris Laena.
Baca Juga: Amien Rais Sindir Kinerja Pemerintah, Abdillah Toha: Lulus S3 Kok Jadi Begini?
Baca Juga: Diisukan Jadi Presiden 3 Periode, Jokowi: Tidak Ada Niat, Jangan Buat Kegaduhan
Idris Laena tidak menyangkal ada sebagian masyarakat yang tetap tidak percaya atas klarifikasi Jokowi yang menolak isu untuk ubah UUD 1945 demi Presiden 3 periode.
Menurut politisi Partai Golkar, kecurigaan dari masyarakat soal amandemen UUD 1945 bakal terjadi, akan terus muncul kepada Presiden Jokowi dan MPR RI.
Politisi Golkar ini dengan tegas menyatakan bahwa partai pohon beringin tersebut menolak amandemen UUD 1945 untuk melancarkan Presiden 3 periode.
Baca Juga: Mau Jokowi Tiga Periode Bersama Prabowo, M Qodari Sengaja Buat Kaos Paslon Capres Cawapres
Baca Juga: Sebut Presiden Dapat Bagian dari Kebijakan Impor Beras, Rocky Gerung: Itu “Korupsi dalam Kebijakan”
“Partai Golkar dengan tegas menolak, karena akan mencederai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata serta akan menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia,” ujar Idris Laena.***(Naufal Althaf M. A/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)
