Network
Baca Juga: Sebut Presiden Happy-happy Saja Soal Moeldoko, Mahfud MD Terima Sindiran dari Rocky Gerung
Baca Juga: Picu Asam Lambung Kambuh, 6 Minuman Berikut Ini Perlu Dihindari
Baca Juga: Rezim Jokowi Disebut Ingin Genggam Kekuasaan dan Lebih Buruk dari Zaman Soeharto
Maka dari itu, Mahfud MD juga menyatakan bahwa sebagaimana video yang sengaja diviralkan tersebut tak masuk dalam delik aduan. Akan tetapi, kasus ini tetap harus diusut.
“Tetapi kita tetap akan menelaah kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan potensi pasal karet dan membedakan delik aduan dan delik umum di dalamnya,” ujar Mahfud MD, sebagaimana telah diberitakan oleh Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul "Hoaks Video Jaksa Terima Suap Kasus Habib Rizieq Shihab, Mahfud MD Minta Penyebarnya Diusut".
Sebelumnya pun, hal ini telah diklarifikasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), yakni menyatakan bahwa video yang beredar di media sosial terkait penangkapan seorang oknum jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah video tahun 2016.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah hoaks atau kabar bohong.
“Bahwa video penangkapan seorang oknum Jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu dan bukan merupakan pengakuan Jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Shihab,” kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Minggu 21 Maret 2021.
Demikian ia menjelaskan, bahwa video penangkapan oknum Jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Jawa Timur.
Maka dari itu, ia menegaskan bahwa video penangkapan oknum Jaksa AF tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Muhammad Rizieq alias Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan.***(Nurul Khadijah/Pikiran Rakyat)
