Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly, untuk pertama kalinya buka suara setelah dirinya memutuskan polemik dualisme Partai Demokrat selesai.
Polemik Partai Demokrat yang juga menyeret nama KSP, Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Sibolangit Deli Serdang tersebut akhirnya menolak hasil dar KLB, sehingga membuat AHY tetap sah menjadi Ketum Partai Demokrat.
Yasonna Loly dalam sebuah interview dengan Karni Ilyas menyebutkan jika selepas KLB di Sibolangit selesai dihelat, Kubu Moeldoko langsung mengirimkan surat permohonan pengesahan ke Kemenkumham.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Baca Juga: Kubu AHY Sentil Pendukung Moeldoko, Sebut ada 2 Biang Kerok yang Bikin Goyah
Setelah itu, dirinya mengaku langsung meminta para stafnya untuk cepat memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan oleh kubu Moeldoko.
"Kita temukan kekurangan yang harusnya dilengkapi, misalnya mandat, jumlah DPD-nya, kan menurut AD/ART 2/3 DPD, jadi ada 33 DPD. Kemudian DPC harus ada 1/2, sekitar 274 DPC, itu yang harus hadir, di samping majelis tinggi," kata Yasonna Laoly, dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari channel Youtube Karni Ilyas Club pada Sabtu, 3 Maret 2021.
Setelah menemukan beberapa kekurangan dalam dokumen-dokumen KLB, dirinya kemudian memberikan tenggat waktu kepada kubu KLB untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut.
Baca Juga: Sindir Moeldoko, Ossy Derwaman Sudutkan Ketum Terpilih agar Mundur Usai KLB Demokrat Ditolak
