Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Ekonom Indonesia, Faisal Basri mengeluarkan pernyataan mengejutkan melalui akun Twitter pribadinya menyoal perlakuan pemerintah.
Faisal Basri meminta agar rakyat Indonesia segera mengosongkan saldo ATM di bank-bank BUMN hingga non-BUMN sebagai aksi boikot terhadap pemerintahan yang dianggap semena-mena.
Menurutnya, perlawanan harus dilakukan dengan gencar hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menyelamatkan KPK dari posisinya.
“Jika kita semua rakyat biasa diam saja, rezim ini akan kian semena-mena,” kata Faisal Basri sebagaimana dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari akun Twitter @FaisalBasri pada 13 Mei 2021.
Baca Juga: Fenomena Mal Penuh dan Bikin Macet, Rocky Gerung Sebut Tradisi yang Bagus, Merepotkan Petugas
Melalui cuitannya tersebut, Faisal Basri mengajar masyarakat melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disebut menggerakkan pemerintahan oligarki.
Salah satu cara yang dilakukannya sebagai bentuk perlawanan ialah menarik saldo rekening pada bank-bank BUMN.
“Saya sudah mulai menarik seluruh saldo yang bisa ditarik di satu bank BUMN. Dua bank BUMN lagi menyusul,” katanya.
“Kita boikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluru uang yang ada di bank-bank itu,” pungkasnya.
Baca Juga: WNA China Terus Duduki Indonesia, Rocky Gerung Sebut Tinggal Menanti Momen Krisis
Menurut Faisal Basri, masyarakat harus menggerakkan perlawanan untuk menantikan tindakan luar biasa dari Presiden Jokowi.
Pernyataan Faisal Basri tersebut terkait dengan resminya Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK lainnya yang dinonatifkan.
Pengamat politik, Rocky Gerung turut mengomentari fenomena ajakan Faisal Basri dalam melawan pemerintahan dalam hal ekonomi tersebut.
Menurut Rocky Gerung, Faisal Basri berhak menghimbau secara moral untuk mengajak masyarakat mengosongkan saldo ATM tersebut karena ia tak punya kekuatan politik melainkan pemahamnaan anatomi ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap Diskriminasi Mudik Lebaran yang Terhalang Panser Tank TNI
“Jadi orang-orang yang seperti ini justru yang bisa melihat dengan mata yang jernih bahwa memang KPK ini ujian terakhir dari nawacita yang presiden sebut untuk memberantas korupsi,” katanya.
Ia menilai semua rangkaian nawacita yang disebut-sebut Presiden Jokowi hilang karena persoalan tes wawasan kebangsaan yang diselenggarkaan pada pegawai KPK beberapa waktu lalu.
“Kemarhan Faisal Basri itu kemarahan kita bersama,” ungkapnya.***
