Network
RINGTIMES - Dalam kondisi sulit saat ini, pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan cukai ataupun pajak, baik cukai rokok maupun cukai cukai produk lainnya.
Kebijakan tersebut hanya pantas dikeluarkan kalau kondisi ekonomi dan negara dalam keadaan stabil.
"Sementara saat ini negara sedang menghadapi masalah ekonomi dan masalah kesehatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Yakni, dengan masih merebaknya wabah Covid-19. Bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga hampir di seluruh dunia," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri kepada pers di Jakarta, Senin 6 April 2020.
Disebutkan, untuk menjaga stabilitas ekonomi ini, pemerintah harus melindungi seluruh sektor ekonomi. Jika ada perusahaan yang masih bisa melakukan ekspor, dipersilahkan dan diberikan insentif.
“ Niat menaikkan cukai, pajak, dan sebagainya itu kan asumsi sebelum (terjadi wabah) corona. Jadi mengapa dipertahankan? (kebijakan tersebut) Sekarang sudah tidak relevan. Jangan hanya rokok saja yang dibicarakan, tapi seluruh sektor industri lainnya, karena ini tidak relevan, bahkan harusnya diberi insentif,” tegasnya.
Baca Juga: Tak Berlakukan PSBB, Para Pemudik ini Berdatangan ke Purwakarta
Menurut Didin, sekarang ini yang paling penting negara menyelamatkan warga yang kemiskinan ekstrimnya mencapai 25 juta dan yang hampir miskin itu mencapai 50% atau 130 juta (jiwa) itu. Itu yang rawan kelaparan.
Pemulihan maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menangani penyebaran Covid 19. Juga sangat tergantung kepada keberhasilan kita maupun negara negara lain menemukan obat anti atau vaksin Covid 19.
“Jadi, bahasanya, pemerintah harus melawan corona dan dampak ekonominya. Jadi jangan lupa, kalau kita berhasil melawan corona itu adalah recovery strategy juga untuk ekonomi,”ujar Didin.
Menurut dia, untuk Indonesia, selain tergantung pada obat anti Covid dari Amerika atau Cina yang tidak mudah ditemukan, juga tergantung dari efektiftas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah. Untuk PSBB kita memiliki problem efektivitas penggunaan dan penyerapan dana PSBB sebesar Rp 70 triliun untuk melawan corona ini apakah tepat sasaran dan tidak bocor.
Baca Juga: Cek Faktanya!! Nobel Kesehatan Jepang Sebut Covid-19 Buatan Tiongkok
“Jadi problemnya adalah 2 variabel, variabel efektivitas PSBB yang dananya relatif kecil dibanding dunia lain dalam menghadapi Covid ini yang bisa ratusan triliun. Kita terbalik, untuk Coronanya Rp 70 triliun dan untuk insentif ekonominya Rp 150 triliun. Makanya saya lagi kampanye setidak-tidaknya sekarang dibalik, menghadapi Covid-19 ini lebih baik yang Rp150 triliun dan nanti bisa ditingkatkan kalau ada skenario kondisi paling buruk terjadi," ujar Didin.
Didin melihat, pemerintah saat ini harusnya memprioritaskan penanganan dan perlindungan masyarakat dari penularan maupun wabah Covid-19. Karena itu, dana yang disediakan diprioritaskan untuk penanganan pencegahan masyarakat dari penularan Covid-19 lebih banyak dibandingkan untuk perbaikan ekonomi.
Dengan diprioritaskannya dana untuk pencegahan Covid 19 maka pemerintah bisa menyediakan alat pelindung diri (APD) yang banyak untuk tenaga kesehatan, penyediaan kamar perawatan untuk pasien yang tertular Covid 19, memproduksi ma
“Jadi, kalau kita bayangkan untuk corona kita produksi masker yang masal, kemudian APD masal, dokter, perawat, rumah sakit disubsidi, dan itu ada spending tetapi spending itu adalah perputaran uang dan itu menyelamatkan nyawa manusia sekaligus menyelamatkan untuk sektor-sektor ekonomi sebenarnya. Jadi, jangan pendekatannya cost tapi ini human investment, ini adalah sebuah penyelamatan orang-orang unggul bahkan dokter dan perawat,” ujar Didin S Damanhrui.
