Network
RINGTIMES - Bulan suci Ramadhan tidak seperti tahun kemarin yang akan diakhiri dengan perayaan Idulfitri yang biasanya tidak luput dari budaya mudik Indonesia.
Namun, tahun ini Presiden Jokowi melarang keras aktivitas mudik demi mendukung Indonesia agar kembali normal seperti sedia kala dalam menanggulangi penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Larangan mudik telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Benarkah Kakak-Adik di Tangerang Positif Corona? Cek Faktanya
Keputusan Jokowi terkait larangan mudik tersebut menimbulkan sejumlah pro-kontra dari berbagai pihak, salah satu yang menjadi viral di tengah masyarakat adalah opini Refly Harun yang merupakan mantan Komisaris Utama Pelindo.
Refly menyinggung keputusan Jokowi yang tertuang dalam Permenhub, menurutnya larangan mudik telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga: Pesawat NASA Akan Tabrak Asteroid, Demi Cegah Hantaman Dahsyat ke Bumi
Dia memberikan opini tersebut atas dasar UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Dengan Permenhub 25 Tahun 2020 ini yang melarang mudik per tanggal 24 April, maka sesungguhnya sudah ada pelanggaran atau pembatasan terhadap hak asasi manusia," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal Youtube Refly Harun.
Baca Juga: BLT Desa di Banyuwangi Mulai Cair Bertahap, Tiap KK Terima Rp 600 Ribu
