Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Sebanyak 6.305 keluarga penerima bantuan sosial PSBB di Kota Tasikmalaya tidak tervalidasi di Kantor Pos Kota Tasikmalaya.
Dari data jumlah penerima bantuan sebanyak 17.590 keluarga, yang tervalidasi oleh pihak kantor pos Kota Tasikmalaya hanya sebanyak 11.286 atau ada selisih sebanyak lebih dari 6000 keluarga.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Pos Kota Tasikmalaya Akbar Anugra Adipasa saat menghadiri peluncuran bantuan sosial PSBB Kota Tasikmalaya bertempat di kantor Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Senin 11 Mei 2020.
Baca Juga: Usai Laksanakan Salat Jumat, Puluhan Jemaah Positif Covid-19
Menurut Akbar, ketika pihaknya melakukan validasi dengan mencocokkan data yang dari Dinas Kota Tasikmalaya dengan data di Kementerian Dalam Negeri, ternyata ada sejumlah data yang invalid khususnya menyangkut NIK di e-KTP yang tidak sesuai.
Sejumlah penerima memiliki NIK yang aneh, karena jumlah nomornya tidak sesuai. Ada yang lebih, ada yang kurang, bahkan ada yang nomor KTP-nya cuma lima digit.
"Di e-KTP itu kan seharusnya semua nomornya itu 16 digit, tapi ini ada yang lebih ada yang kurang termasuk ada yang NIK-nya hanya lima digit," ujar Akbar.
Baca Juga: Sebelum Meninggal Stan Isakh Kirim Pesan Terakhir Untuk Judika
Atas kondisi tersebut, lanjut Akbar, pihaknya tidak bisa memasukkan data yang invalid tersebut ke data yang ada di kantor pos sehingga dipastikan ada keluarga yang penyaluran bantuannya tertunda.
"Ya demi keamanan kita tidak bisa menyalurkan bantuan jika datanya tidak lengkap, itu juga untuk pertanggungjawaban nanti dalam laporan akhir," katanya.
Terkait itu kata dia, pihaknya akan segera melakukan rapat konsolidasi dengan para lurah dan camat termasuk dengan Dinas Sosial guna melakukan penyempurnaan data.
Baca Juga: Tak Pikir Panjang, Taufik Hidayat Terima Uang Suap?
Seperti kami kutip dari artikel berjudul Nomor KTP Cuma Lima Digit, Keluarga di Tasikmalaya Tak Jadi Terima Bansos PSBB
"Mudah-mudahan data yang kurang tersebut bisa terselesaikan sehingga tidak ada lagi selisih data penerima bansos dari pemerintah dengan data yang ada di kantor pos," katanya.
Menanggapi itu, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, pihaknya meminta kepada pihak Dinas Sosial dan Disdukcapil Kota Tasikmalaya termasuk para camat dan lurah agar segera memperbaiki data yang tidak lengkap khususnya terkait NIK yang ada di KTP.
"Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari pihak kantor pos tentang adanya data yang tidak valid. Untuk itu saya minta dalam tiga hari ke depan data tersebut segera diperbaiki," katanya.
Baca Juga: Saat Jalani Latihan, Egy Maulana Hampir Ditangkap Polisi
Pihaknya juga lanjut Budi, akan meminta keterangan dari pihak RT atau RW untuk membenarkan apakah penerima bantuan tersebut memang ada atau tidak, sesuai atau tidak sehingga masalah kesalahan administrasi tidak menghambat pendistribusian bantuan.
"Hanya saja administrasi harus tetap diperbaiki walaupun butuh waktu karena itu kaitannya dengan pertanggungjawaban," ujar Budi.(penulis: Firda Marta Rositasari)
Baca Juga: Wakil Menag: Keputusan Final Haji 2020 Menunggu Sampai 20 Mei
