Fahri Sebut Susi Pudjiastuti Salah Fatal Larang Nelayan Tangkap Benih Lobster

- 17 Juli 2020, 11:30 WIB
 Warga menunjukkan lobster hasil tangkapan nelayan di pesisir Pantai Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu, 19 Februari 2020.
Warga menunjukkan lobster hasil tangkapan nelayan di pesisir Pantai Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu, 19 Februari 2020. /ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/

RINGTIMES BANYUWANGI – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dinilai telah lakukan kesalahan fatal terkait melarang nelayan menangkap benih lobster (benur). 

Hal tersebut juga disampaikan Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga merupakan pengusaha lobster. Dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Lobster: Untungkan Rakyat atau Pengusaha?” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, yang diikuti Fahri Hamzah secara virtual, Kamis 16 Juli 2020.

"Melarang nelayan menangkap sumber daya kelautan, apalagi yang bernama benur lobster itu, satu kekeliruan yang fatal sekali," ujar Fahri Hamzah.

Ia menilai, ukuran sukses Menteri Pertanian yaitu jika petaninya gembira. Bagi Menteri Perdagangan, ukuran kesuksesannya jika pedagangnya gembira.

"Kalau Menteri Kelautan Perikanan, nelayannya happy, tentu dia sukses. Tapi kalau ada menteri di sektor, kemudian didemo oleh stakeholder terbesarnya, seharusnya ada evaluasi," kata pengusaha lobster itu.

Menurut Fahri, di era Susi Pudjiastuti ada provokasi dan kampanye yang luar biasa sehingga membuat akal buntu dan tidak berhasil menemukan apa yang sebenarnya terjadi.

"Tetapi itulah bangsa kita, bangsa yang tidur dengan feodalisme, lalu pejabat itu sering sulit disalahkan. Apalagi kalau sudah dipuji-puji juga oleh Presidennya dan lain-lainnya, akhirnya kita juga kritik itu seperti tidak mempan," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Warta Ekonomi berjudul Tersangkut Patgulipat Bisnis Lobster, Fahri Malah Serang Susi, dengan partner sindiskasi konten Sindonews.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, sebagai pensiunan penyelenggara negara yang masuk ke sektor masyarakat dan swasta, dia mendapatkan banyak laporan soal kesalahan kebijakan pemerintah di masa yang lalu.

Halaman:

Editor: Sophia Tri Rahayu

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x