Tak hanya itu, menurut Presiden Jokowi , pelaksanaan reformasi fundamental harus dilakukan dalam hal pendidikan , kesehatan, perlindungan sosial, dan sistem penganggaran serta perpajakan.
"Berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi ," tutupnya.
Baca Juga: Rekomendasi HP Vivo Terbaik di Tahun 2020, dengan Harga di Bawah 2 Jutaan
Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan RAPBN 2021 mencapai Rp2.747 triliun.
Dalam angka tersebut, lanjutnya, sebanyak 6,2 persen atau setara Rp167,7 triliun digunakan untuk kesehatan.
View this post on Instagram
Berawal dari persoalan kesehatan, pandemi Covid-19 pada akhirnya berimbas ke perkonomian. Seperti banyak negara lain, Indonesia juga melakukan langkah-langkah luar biasa mengatasi pandemi dan di saat yang sama berusaha mempertahankan perekonomian. Salah satunya, dengan pelebaran defisit yang dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati selama masa pandemi. Sementara, rancangan kebijakan APBN 2021 mendatang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, mendorong reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, dan pemanfaatan serta antisipasi perubahan demografi. Selain itu, pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan dalam hal pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan sistem penganggaran serta perpajakan. Berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.
A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Aug 14, 2020 at 7:15pm PDT
Sedangkan sebanyak 20 persen RAPBN 2020 atau setara dengan Rp549,5 triliun digunakan untuk pendidikan . (Tita Salsabila/Pikiran Rakyat).***
Network
