Network
1. Pemprov DKI agak terlambat melakukan swab.
Gubernur Anies menyatakan situasi Jakarta dalam keadaan genting pada 3 Maret.
Namun, saat PSI melakukan inspeksi mendadak ke laboratorium kesehatan pertengahan Maret, Pemprov DKI belum menyiapkan fasilitas untuk tes swab dan akhirnya baru melayani tes swab pada awal April.
2. Kontak tracking (penelusuran) hanya enam orang per kasus.
Idealnya PSI menilai kontrak tracking 20 orang/kasus.
3. Penumpukan penumpang akibat kelangkaan transportasi umum.
4. Anies kembali memberlakukan ganjil-genap pada 3 Agustus untuk mobil.
Baca Juga: Peneliti Himbau Jauhi Kucing, 15 Persen Terinveksi Covid-19
Lalu pada 19 Agustus menerbitkan Pergub 80/2020 tentang aturan ganjil-genap sepeda motor. Akibatnya, terjadi perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang memiliki risiko penularan infeksi virus yang lebih tinggi.
5. Tidak ada penegakan aturan yang rutin dan konsisten.
6. Pemprov DKI tidak menyediakan tempat khusus isolasi/karantina bagi orang tanpa gejala dan gejala ringan.
7. Banyak kasus positif terjadi di kantor Pemprov DKI Jakarta.
8. Gubernur Anies sering mengeluarkan kebijakan yang membingungkan dan kontradiktif.
9. Gubernur Anies tidak jelas dan tidak transparan dalam kriteria rem darurat.
10. Bantuan sosial terlambat diberikan dan pelaksanaannya sangat lambat.***(Dicky Aditya/Galamedianews)
