Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada masa pandemi Covid-19 ini diminta untuk dipertimbangkan kembali oleh Presiden Jokowi.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyampaikan permintaan tersebut.
Dikutip ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiranrakyat-depok.com melalui RRI, menurut Fachrul Razi, keselamatan masyarakat Indonesia lebih penting dibandingkan pagelaran politik.
Baca Juga: Pilih Transaksi Digital Selama Masa PSBB, Simak Cara Top Up ShopeePay
Keselamatan nyawa masyarakat dinilai lebih penting daripada kekuasaan politik yang masih bisa untuk ditunda.
Dan solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menunda Pilkada.
Berita ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat Depok dengan judul Minta Presiden Tunda Pilkada 2020, Fachrul Razi: Sekarang LawBaca Juga: Bantuan BLT Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Tahap 4 Ditransfer Pekan Ini, Segera Cek Saldo Rekening Andaan Kita Covid Bukan Rival Politik
"Saat ini nyawa lebih utama, kekuasaan politik masih bisa kita pikirkan di masa depan, hanya satu solusi, tunda Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 122a Undang-Undang No. 6 tahun 2020," kata Fachrul Razi.
Baca Juga: 5 Cara Mudah Merawat Tanaman Hias Janda Bolong, Salah Satunya Penyiraman
Ia menambahkan, karena kondisi pandemi yang semakin mengkhawatirkan, dirinya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.
Ketua Komite I DPD RI itu juga mengatakan bahwa pihaknya merasa yakin bahwa Covid-19 ini masih akan bertambah dan terjadi di mana-mana.
Bahkan menurutnya pendaftaran calon kepala daerah di KPU hampir tidak bisa diawasi atau dikontrol.
Baca Juga: Bantuan BLT Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Tahap 4 Ditransfer Pekan Ini, Segera Cek Saldo Rekening Anda
"Kami DPD RI hingga kini masih tetap meyakini Covid ini akan terus bertambah, bila keramaian masih tetap terjadi di mana-mana, apalagi akhir-akhir ini kita diawasi bahkan dikontrol," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember 2020 tidak akan berlangsung secara maksimal.
Ia mengkhawatirkan pelaksanaannya kaan membuka klaster-klaster Pilkada di setiap daerah.
"Pilkada kali ini akan tidak maksimal bahkan kita terus menambahkan klaster-klaster baru, karena kita hadirkan keramaian-keramaian baru di setiap daerah, kalau begini terus kapan berakhirnya Covid-19 dan vaksin pun belum ditemukan," ucap Fachrul Razi.
Baca Juga: Kembali Turun, Cek Harga Emas Hari Ini Senin 21 September 2020
Penolakan tersebut, lanjutnya juga melihat kasus positif Covid-19 pada calon kepala daerah.
Bahkan, Ketua KPU Pusat dan anggota Komisioner KPU selaku penyelenggara juga sudah dinyatakan terpapar Covid-19.
Ia mengatakan bahwa dirinya mengajak rakyat indonesia untuk bijak meminta Pilkada 2020 agar ditunda di 2021.
Baca Juga: Ramalan Keuangan Zodiak Hari Ini Senin, 21 September 2020, Keuangan Cancer Menuju Perubahan Besar
Hal tersebut menurutnya agar fokus menjauhkan Covid-19, hingga apabila sudah selesai pandemi, seluruhnya dapat berkompetisi secara demokrasi dan sehat.
"Saya mengajak rakyat Indonesia khususnya di 105 Juta yang berada di daerah yang akan mengalami pelaksanaan Pilkada untuk kita sama-sama bjak meminta Pilkada 2020 ini agar ditunda di 2021, agar kita menjauhkan dulu dari Covid-19, lawan kita Covid bukan rival politik kita, mari kita selamatkan Indonesia dari Covid-19,selesai Covid baru kita berkompetisi secara demokrasi secara sehat secara bersama-sama," tuturnya.*** (Yunita Amelia Rahma/Pikiran Rakyat Depok)
