Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Respon tegas Silvany Austin Pasaribu saat menjawab tuduhan Vanuatu pada sidang umum ke-75 PBB terkait pelanggaran HAM di Papua menuai banyak pujian baik dari Kementrian Luar Negeri hingga masyarakat.
Akan tetapi membuat Amnesty International Indonesia justru menyayangkan terkait respons tersebut.
"Kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia di forum PBB yang masih cenderung resisten terhadap suara-suara dari negara sekecil apa pun, bahkan sekecil negara Vanuatu misalnya," ucap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam konferensi pers daring, Senin 28 September 2020.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Galamedianews.com degan judul Respons Diplomat Muda kepada Vanuatu Dipuji Warga, Disalahkan Amnesty Internasional
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
Berdasarkan keterangan yang dia berikan, Indonesia seharusnya menjawab tuduhan itu dengan cara yang lebih elegan.
Dia kemudian memberikan contoh misalnya dengan memperlihatkan komitmen Indonesia dalam penegakkan hukum dan HAM.
Hal itu mengingat Indonesia yang merupakan negara hukum. Sehubungan hal itu, Indonesia seharusnya mengusut kasus-kasus pelanggaran yang ada.
"Negara hukum itu artinya harus ada penghukuman yang efektif kepada mereka yang melakukan kejahatan yang sangat serius. Di dalam konteks kejahatan serius itu, kejahatan tidak bisa diampuni, tidak boleh diampuni," ucap dia.
Baca Juga: Remaja 18 Tahun Ini Tampak Seperti Kakek Usia 80 Tahun, Kerap Dijuluki sebagai Superman
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, saat mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu 26 September.
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.
Baca Juga: Setelah Loncat dari Pesawat, Anggota TNI Ini Bertemu Ayah Kandungnya di Darat
Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.
Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah.
Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
Baca Juga: Tentang Philodendron Pink Princess, dari Cara Perbanyak Anakkan hingga Penyakitnya
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.***(Dicky Aditya/Galamedianews)
