Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Baru-baru ini, masyarakat dikejutkan dengan kabar mengenai pernyataan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko.
Pernyataan mengejutkan dari Moeldoko tersebut berkaitan dengan manipulasi pasien Covid-19 yang diduga dilakukan oleh pihak rumah sakit.
Kemudian,dia meminta agar rumah sakit tidak sembarangan memvonis semua pasien yang wafat disebabkan oleh penyakit yang disebabkan virus corona.
Menurut Moeldoko, banyak orang yang bukan pasien Covid-19, tetapi disebut positif Covid-19 demi 'keruk' anggaran negara.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Mantrasukabumi.com dengan judul Mencengangkan, Isu Manipulasi Data Covid-19, Ternyata Biaya Satu Pasien Bisa Capai 231 Juta
Baca Juga: Pentingnya Menjaga Keamanan Akun ShopeePay, Simak Caranya
Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa pemerintah akan membuat definisi ulang kematian yang diakibatkan oleh Covid-19.
Pernyataan Moeldoko itu disampaikan saat ia memgunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Tak menyangkal, politisi PDIP ini justru membenarkan, karena kasus seperti ini pernah terjadi di wilayah yang dipimpinnya.
Ia menyebut ada orang yang divonis positif Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar. Setelah meninggal, hasilnya menunjukkan negatif.
Baca Juga: Hati-Hati, Berikut Bahaya dari Konsumsi Pepaya Berlebih bisa Membentuk Batu Ginjal
Moeldoko menjelaskan, kini setiap ada pasien yang meninggal di RS, dokter harus memberikan catatan data kematian.
Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi sebelum akhirnya ditentukan Covid-19 atau bukan. Minusnya, penerapan sistem itu akan menimbulkan keterlambatan data angka kematian.
Namun, kalangan dokter tidak terima dengan tudingan Moeldoko dan Ganjar. Di media sosial, para dokter ramai-ramai menyampaikan protes.
Protes juga dilayangkan dokter yang juga akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Tonang Dwi Ardyanto. Dia menilai pernyataan Moeldoko-Ganjar membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada pelayanan kesehatan. Padahal, kepercayaan adalah harga paling mahal bagi seorang dokter.
Baca Juga: BREAKING NEWS, Siang Ini Nusa Tenggara Timur Diguncang Gempa 5,1 Magnitudo!
Namun ternyata jika melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk pasien yang terkena Covid-19 bisa membuat publik kaget.
Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp 105 juta sebagai biaya paling rendah.
Bahkan untuk pasien yang mengalami komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp 231 juta per orang.
Biaya yang tidak sedikit jika dikalikan dengan jumlah pasien Covid-19 yang ada di Indonesia.***(Andriana/Mantra Sukabumi)
