Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai banyak penolakan dari masyarakat terutama buruh dan pekerja di Indonesia.
Kecewa dengan pengeahan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, ribuan buruh turun ke jalan untuk melakukan aksi massa dan berharap agar UU Cipta Kerja dapat dihapuskan.
Gelombang demonstran yang terdiri dari serikat Buruh bersama mahasiswa pun gencar melakukan aksi penolakan UU tersebut yang terjadi di berbagai daerah di tanah air.
Aksi penolakan UU Cipta Kerja omnibus law sudah berlangsung sejak Selasa, 6 Oktober 2020 di beberapa daerah setelah palu diketok oleh DPR RI.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Wakil Ketua MPR: Sudah 3 Kepala Daerah Minta Presiden Jokowi Segera Keluaran Perpu Cabut UU Ciptaker
Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!
Tak hanya melakukan aksi unjuk rasa, bahkan tak dsedikit pula sejumlah oknum massa beraksi anarkis, hingga membuat beberapa kepala daerah turun untuk menenangkan massa.
Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid pun turut membuka suara.
Menurutnya, sudah ada tiga kepala daerah yang meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabbut UU tersebut.
"Sudah tiga Kepala Daerah minta kepada Presiden @jokowi untuk segera keluarkan Perppu cabut UU Ciptaker," ungaknya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam akun Twitter pribadinya @hnurwahid yang diunggah pada Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Berikut 7 Tanggapan Pemerintah Terkait Kisruh Demo Tolak UU Cipta Kerja
"Agar tak makin gaduh, korban makin banyak jatuh, baik dari Rakyat maupun Aparat, sarana publik makin banyak dirusak, sementara covid-19 belum landai," tambahnya.
Ia juga beranggap, Peraturan Presiden mengenai pencabutan UU ini sebuah solusi dari kerusuhan ini.
"Perppu tersebut bisa jadi solusi yang tepat," tutupnya.
Sebelumnya, diketahui beberapa Kepala Daerah mencoba menenangkan massa dan menolak adanya UU Cipta Kerja ini.
Baca Juga: Awas, 6 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Ginjal, Waspadai Nahan Buang Air Kecil
Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menemui langsung para demonstran.
Serta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji turut menolak adanya Omnibus Law yang menyatakannya dalam akun sosial medianya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat atas penolakan UU tersebut.***(Tita Salsabila/Pikiran Rakyat)
