RINGTIMES BANYUWANGI – Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengomentari rumor yang beredar terkait vaksin booster yang diserobot oleh pejabat.
Pandu menilai jika etika pejabat publik untuk mendapatkan vaksin ketiga atau vaksin booster perlu dipertanyakan.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia merekomendasikan tenaga kesehatan untuk mendapat vaksin booster atau vaksin dosis 3 setelah sempat mendapat vaksin saat awal pandemi.
Baca Juga: Karakteristik Covid 19 Varian Mu, Potensi Kebal Vaksin
Namun rumor vaksin booster di kalangan pejabat justru menyebar dimana seharusnya saat ini prioritas vaksin booster diberikan pada tenaga kesehatan.
Pemerintah juga mengambil sikap tegas untuk meminta supaya orang yang mendapat vaksin booster selain tenaga kesehatan untuk dilaporkan ke pihak berwajib.
Mendapat vaksin booster diluar ketentuan merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan warga negara.
Baca Juga: WHO Lirik Virus Baru Lagi, Potensi Resistensi Terhadap Vaksin
Dilansir dari akun twitter pribadi Pandu Riono pada Kamis, 9 September 2021, sorotan mengenai rumor pejabat yang menggunakan vaksin booster semakin naik ke muka publik.
"Kalau itu benar, maka fenomena penyerobotan jatah vaksin yg dilakukan oleh orang-orang tsb lebih mencerminkan buruknya etika dan integritas penyerobot," ujar Pandu Riono.
Pandu Riono menyoroti etika dan integritas yang harusnya ditunjukkan pejabat publik hingga aparat dalam prioritas vaksin booster saat ini.
Baca Juga: Kapan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Bisa Suntik Vaksin Covid-19? Ini Penjelasannya
Dikabarkan jika Kapolres Toraja Utara sudah menerima vaksin booster pada Agustus 2021, sementara pemerintah masih memberi prioritas vaksin booster pada tenaga kesehatan saja.***