Bupati Ipuk Perpanjang Kontrak 2.131 PPPK di Banyuwangi

- 29 Maret 2024, 12:26 WIB
Kontrak 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi diperpanjang.
Kontrak 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi diperpanjang. /Lailatul Khomsiyah/Ringtimes/

RINGTIMES BANYUWANGI – Kontrak 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi diperpanjang. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta agar para tenaga PPPK untuk bekerja keras.

“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kami tetap mempertimbangkan perpanjangan kontrak PPPK. Karena kami ingin prioritas program pembangunan di Banyuwangi terus meningkat kinerjanya, harapannya agar honorer yang telah diangkat PPPK bisa bekerja keras bersama kami menuntaskan masalah pembangunan,” kata Bupati Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat penyerahan SK Perpanjangan Kontrak PPPK di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (28/3/2024).    

Tenaga PPPK yang menerima perpanjangan kontrak tersebut merupakan formasi tahun 2021, dan telah menjalani kontrak kerja selama dua tahun dan diperpanjang selama 3 tahun ke depan.

Baca Juga: Pastikan Daging Aman Dikonsumsi Warga, Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH

“Bapak ibu juga harus pandai-pandai bersyukur. Masih ada ribuan honorer yang belum diangkat.  Untuk itu, kami berharap PPPK terus meningkatkan kerjanya. Saya butuh ASN yang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh untuk membantu percepatan penanganan program-program pemkab, terutama masalah pendidikan dan kesehatan," kata Bupati Ipuk.

Ipuk meminta semua mendukung program-program pembangunan pemkab, salah satunya turut membantu menuntaskan penanganan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas kerja utama Banyuwangi.

“Teman-teman PPPK kita libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan. Dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak,” jelas Ipuk.

Baca Juga: Peringatan Nuzulul Quran di Banyuwangi Hadirkan Habib Abdul Qodir Ba’abud

Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa.

Halaman:

Editor: Dian Effendi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah