Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan penetapan harga terbaru tes Swab PCR.
Hal tersebut menyusul perintah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penurunan harga tes PCR di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar aturan tes PCR berubah masa berlakunya menjadi 3 x 24 jam.
Baca Juga: Pertanyakan Harga Dasar Tes PCR yang Sebenarnya, Fadli Zon: Sebaiknya Terbuka
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta penurunan harga tes PCR dari yang sebelumnya pada kisaran harga Rp500 ribu menjadi Rp300 ribu saja.
Menyikapi hal tersebut, Kemenkes mengumumkan penetapan harga maksimal tes PCR untuk area Jawa-Bali dan diluar Jawa-Bali.
Penetapan harga Tes PCR tersebut disiarkan melalui konferensi pers di kanal Youtube Kementerian Kesehatan RI pada Rabu, 27 Oktober 2021.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Turunkan Harga Tes PCR Rp300 Ribu, Luhut: Berlaku Selama 3 x 24 Jam
“Batasan tarif tertinggi pemeriksaan PCR yang telah ditetapkan melalui surat edaran direktur jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 02021/1/3713/2020 pada 5 Oktober 2020 hampir satu tahun lalu dan sudah saatnya dilakukan evaluasi,” kata Prof dr Abdul Kadir selaku Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Kemenkes mengevaluasi kebijakan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan PCR yang terdiri dari jasa pelayanan, regent dan habis pakai, biaya administrasi, dan komponen biaya lainnya.
“Dari hasil evaluasi kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT PCR diturunkan menjadi Rp275 ribu untuk daerah pulau Jawad an Bali serta Rp300 ribu untuk daerah Jawad an Bali,” lanjut Orof dr Abdul Kadir.
Baca Juga: Protes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR: Makin Ribet
Abdul Kadir juga berharap setiap komponen yang ikut dalam pemeriksaan PCR dapat mematuhi batasan tarif tertinggi yang ditetapkan untuk pemberlakuan PCR.
Kementerian Kesehatan juga meminta kepada pelaksana agar hasil dari pemeriksaan PCR dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 x 24 jam sejak dilakukan PCR.
“Pemberlakuan tarif ini mulai berlaku pada saat dikeluarkannya surat edaran Kementerian Kesehatan sehingga demikian sudah berlaku hari ini (27 Oktober 2021),” ungkapnya.
