Network
Bahkan saat melakukan kegiatan Ngantor di Desa, Ipuk selalu turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi.
“Pembinaan kita lakukan sistematis. Semua dilibatkan. Mulai dari stakeholder hingga wali murid. Kami telah mengajak pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, dan para pihak lainnya untuk memerangi dosa pendidikan ini,” terang Ipuk.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini menambahkan dalam verifikasi tersebut dipaparkan sejumlah Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati guna mendukung terwujudnya Banyuwangi yang ramah anak. Di antaranya adalah Perda Perda 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Selain berbagai payung hukum yang telah tersedia, Banyuwangi juga terus menggenjot berbagai program yang terintegrasi dengan berbagai instansi dan stakeholder yang lain.
“Untuk mewujudkan Kabupaten Ramah Anak ini, tidak cukup hanya dengan tangan pemerintah, apalagi hanya satu dinas saja. Tapi, ini harus jadi tanggung jawab bersama,” imbuh Henik.
Selain melibatkan stakeholder terkait untuk turut terlibat menangani, lembaga sekolah juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakannya dengan mendirikan Pojok Curhat di sekolah-sekolah dan pesantren di Banyuwangi.
“Selain itu, Banyuwangi membentuk forum anak di masing-masing kecamatan dan desa. Kami juga melengkapinya dengan Pekan Parenting. Dimana, kita menyatukan persepsi antara para guru dengan wali murid untuk bersama-sama memberikan pengasuhan kepada anak didik kita,” terang Henik.
Untuk menjamin pendidikan dasar bagi anak banywuangi, sejumlah program digeber oleh Dinas Pendidikan.
Seperti pemberian uang saku atau bantuan transport bagi pelajar miskin, program karitas Siswa Asuh Siswa.
