Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat/ hearing terkait polemik status dan pengelolaan Yayasan Masjid Agung Baiturrahman, pada Kamis 14 September 2023.
Dalam hearing tersebut, Komisi I mengudanghadirkan perwakilan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Bagian Kesra Sekretariat Daerah Banyuwangi, dan masyarakat yang tergabung dalam Tim Sayang Masjid Agung Baiturrahman.
Hearing terkait Masjid Agung Baiturrahman dipimpin oleh Ketua Komisi I, Marifatul Kamila didampingi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ali Mahrus.
“Hearing digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan Tim Sayang Masjid Agung Baiturrahman terkait dengan kejelasan status tanah dan keterbukaan urusan keuangan masjid,” ungkap Ali Mahrus seusai sidang.
Polemik pengelolaan masjid yang terletak di sebelah barat Taman Sritanjung itu, lanjutnya, dari tahun ke tahun tak pernah tuntas.
“Pada intinya semua masukan dari berbagai pihak itu sangat baik dan kondusif. Namun belum menemukan jalan keluar,” ucap M Ali Mahrus.
Menurut politis Partai kebangkitan Bangsa ini, salah satu solusi untuk menyelesaikan polemik Masjid Agung itu ialah memperjelas status kepemilikan tanah.
”Dari keterangan saksi yang masih hidup, tanah Masjid Baiturrahman itu awalnya adalah milik negara berdasarkan kerawangan desa, yang selanjutnya diproses menjadi SHM yang kemudian dialihkan menjadi sertifikat wakaf,” jelasnya.
Untuk memperjelas status tanah Masjid Agung Baiturrahman, DPRD segera memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta pihak terkait untuk menelusuri proses perubahan status tanah tersebut.
