Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Pemerintah Norwegia untuk mengatasi sampah plastik terus ditingkatkan. Hal ini terungkap dalam seminar Road to a Global Plastic Treaty: Turning The Tide on Marine Plastic Pollution yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan serta UNDP (Badan Pembangunan PBB), di Jakarta (8/11/2023).
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger Giverin, menjelaskan seminar ini digelar untuk mempertemukan para pemangku kepentingan internasional (sektor swasta, organisasi internasional, dan pemerintah) untuk mendapatkan solusi inovatif mengurangi polusi plastik laut. Juga untuk membangun momentum menuju kesepakatan global tentang polusi plastik (global plastic treaty).
“Kita semua sudah sepakat bahwa masalah pencemaran plastik di laut adalah isu yang serius, tapi saya yakin kita semua optimis bahwa kita memiliki solusi untuk mengatasinya,” kata Ruth.
Seminar tersebut juga diikuti oleh Perwakilan Tetap UNDP Indonesia Norimasa Shimomura, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marvest, Dr. Nani Hendiarti, perwakilan Danone Indonesia serta perwakilan dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia.
Forum ini, lanjut Ruth, juga membahas bagaimana inisiatif baru dijalankan oleh para aktor nasional, subnasional dan lokal dalam mengurangi sampah laut dan polusi plastik di Indonesia.
“Dan saya sangat senang Ibu Bupati Banyuwangi hadir di sini. Apa yang dipaparkan kepada kami tentang kolaborasi pemkab bersama stake holder, swasta, organisasi, komunitas merupakan salah satu gambaran dari solusi masalah pencemaran sampah plastik di laut. Ini membangun optimisme untuk kita semua yang hadir dalam upaya mengurangi pencemaran plastik di laut,” kata Ruth.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan bagaimana Banyuwangi bermitra dengan banyak pihak dalam penanganan dan pengelolaan sampah di daerahnya. Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 TPS3R di Banyuwangi. Tiga di antaranya, yaitu TPS3R Sumberberas, Tembokrejo, dan Balak, dibangun melalui skema Public- Private Partnership (PPP).
Baca Juga: Sukses Kendalikan Inflasi, Banyuwangi Kembali Dapat Insentif Rp. 9,15 Miliar dari Kemenkeu
Misalnya Project STOP di Kecamatan Muncar (kerjasama dengan PT. Systemiq Lestari Indonesia). Sejak dilaksanakan 2018, program ini telah membawa banyak perbaikan terhadap pengelolaan persampahan di Muncar.
“Lebih dari 90.000 warga desa setempat ikut layanan pengangkutan sampah, lebih dari 14.000 ton sampah berhasil terkumpul dan selanjutnya diolah, juga terjadi perubahan perilaku warga untuk mulai memilah sampah. Banjir di sana juga berkurang, karena sungai bebas dari sampah,” beber Ipuk.
Banyuwangi juga ada program CLOCC (Clean Ocean through Clean Communities) yang juga didukung pemerintah Norwegia untuk penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, serta pendampingan desa untuk aktivitas TPS3R. Selain juga telah dibangun TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon yang memiliki kapasitas pengelolaan sampah 84 ton sampah per hari.
“Kita juga bersama NGO Sungai Watch, ada program bersih-bersih sungai untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut,” kata Ipuk.
Baca Juga: Sukses Kendalikan Inflasi, Banyuwangi Kembali Dapat Insentif Rp. 9,15 Miliar dari Kemenkeu
Ipuk melanjutkan, kerjasama program dan kegiatan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak positif bagi Banyuwangi. Capaian pengurangan sampah mengalami kenaikan dari 37.500 ton/tahun di 2022 menjadi 41.200 ton/tahun di 2023.
“Capaian penanganan sampah juga meningkat, dari 49.000 ton/tahun di tahun 2022 menjadi 51.300 ton/tahun di 2023,” pungkasnya. (*)
