Network
/photo/2020/02/27/3671508754.jpg)
RINGTIMES BANYUWANGI-Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga bulan November 2023, jumlah utang negara Indonesia telah mencapai Rp8.041 triliun, setara dengan 38,11 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Republik Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, jumlah utang sebesar itu masih dianggap dalam kategori aman.
Suminto menekankan bahwa penilaian terhadap efektivitas utang pemerintah tidak hanya berdasarkan nominal, melainkan juga perlu memerhatikan berbagai indikator lainnya.
Baca Juga: Evaluasi Tahunan, TWA Kawah Ijen Ditutup Sementara
Dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta pada Selasa 2 Januari 2024, Suminto menyatakan, "Tentu kita tidak sekadar melihat nominal, kalau kita melihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang termasuk risiko, utang kita itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
" Suminto menjelaskan bahwa utang Indonesia mengalami perbaikan signifikan jika dilihat dari indikator rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) yang saat ini berada pada 38,11 persen. Menurutnya, rasio tersebut menandai penurunan dibandingkan posisi Desember 2022 yang sebesar 39,7 persen, serta posisi Desember 2021 sebesar 40,7 persen.
Dalam konteks risiko nilai tukar (currency risk), Suminto menyebut bahwa nilai tukar proporsi dari utang Indonesia dalam valuta asing (valas) juga mengalami penurunan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Apresiasi Peran Petani Tingkatkan Produksi Jagung
Per November 2023, utang pemerintah dalam bentuk valas mencapai 27,5 persen. "Per November 2023, utang pemerintah yang dalam bentuk foreign currency itu hanya 27,5 persen.
Dalam hal ini, dari sisi currency risk juga lebih baik," ungkapnya. Lebih lanjut, Suminto menyoroti aspek risiko refinancing dengan menyebut bahwa rata-rata tenor dari utang pemerintah (average time to maturity) cukup panjang, yakni sekitar 8,1 tahun.
