RINGTIMES BANYUWANGI - Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dicecar banyak pertanyaan terkait kebijakan yang ia buat di bidang pendidikan.
Seperti yang diungkapkan Nadiem Makarim sebelumnya, ia berencana membuat kebijakan permanen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk siswa sekolah.
Banyak dari anggota DPR mengkritisi kebijakannya itu karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi wilayah di Indonesia, dimana tidak seluruh wilayah memiliki fasilitas internet atau bahkan listrik untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di pikiran-rakyat.com dengan judul Belajar Jarak Jauh Jadi Permanen? DPR: Pak Nadiem Makarim, di Sebagian Daerah Listrik Saja Belum Ada
Baca Juga: Semakin Memanas! Korea Utara Campuri Urusan AS dan Tiongkok, AS Bisa Hancur Sekejap Mata
Menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,kebijakan itu sepertinya akan menimbulkan semacam ketimpangan, khususnya bagi para siswa yang berada di sejumlah daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai.
"Jadi, kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena adanya perbedaan pada akses," kata Said seperti dikutip oleh ringtimesbanyuwangi.com dari pikiran-rakyat.com.
Said menekankan, pola pembelajaran jarak jauh itu tentunya akan fokus pada kebutuhan para siswa akan penggunaan listrik serta teknologi yang memadai.
Baca Juga: Beredar Isu Pelaku Pembunuh Editor Metro TV Tertangkap, Polisi Nyatakan Tidak Benar
Padahal, nyatanya, tidak semua kalangan pelajar yang berada di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah 3T yang bisa dengan mudah mengakses listrik dan jangkauan teknologi, seperti misalnya internet dan gawai yang mutlak dibutuhkan.
"Padahal, Pak Nadiem, sampai saat ini masih ada sekitar 17 persen daerah yang tidak teraliri listrik. Seperti misalnya di Sumenep, Madura, di mana ada 34 dari 287 desa yang belum dialiri listrik," ujar Said.
Karena itu, dari kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu, Said berharap Menteri Nadiem Makarim dan Kemendikbud, bisa kembali melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai wacana belajar dari rumah secara permanen tersebut.
Baca Juga: Perihal Penundaan RUU HIP, Ketua DPR RI Berharap Agar Polemik Diakhiri
Terutama, melihat kondisi masyarakat yang umumnya masih terdampak secara ekonomi akibat diterpa oleh wabah Covid-19 seperti saat ini.
"Jadi, kebijakan apa yang kiranya akan diambil oleh Mendikbud, mari ditunjukkan sekarang. Karena kan orang itu biasanya diuji ketika wabah pandemi seperti ini," ujarnya.***(Ari Nursanti/ Pikiran Rakyat)