DPR-Kemendikbud Telah Sepakat Pelaksanaan UN Ditiadakan

RINGTIMES - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah sepakat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditiadakan untuk melindungi siswa dari penyebaran virus COVID-19.

"Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati jika pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk melindungi siswa dari COVID-19," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, dilansir dari Antara.

Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran virus COVID-19 yang kian masif.

Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, sedangkan UN SMP harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

Baca Juga: 566 Satgas TNI Berjaga di RS Wisma Atlet Kemayoran Siap Siaga Virus Corona

“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ujar dia.

"Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar dia.

Huda mengatakan saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).