RINGTIMES BANYUWANGI – Ada informasi penting lagi untuk pemilik kartu BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Maret 2022.
Informasi penting ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dan masih menjadi peserta aktif.
Informasi penting ini wajib diketahui oleh para pemilik kartu BPJS Kesehatan karena akan segera diberlakukan sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2022.
Baca Juga: Kategori KPM PKH yang Berhak Mendapat Bantuan Rp2,7 Juta pada Februari 2022
Berikut ini informasi penting mulai 1 Maret 2022 untuk pemilik kartu BPJS Kesehatan, dilansir dari kanal YouTube Dunsanak Mreal pada Selasa 22 Februari 2022.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Intruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Beberapa poin intruksi tersebut membuat para peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib dibeberapa layanan publik.
Baca Juga: Bantuan BPNT Akan Cair dalam Bentuk Uang Tunai di Tahun 2022
Inpres tersebut diinstruksikan kepada para Menteri dan beberapa kepala daerah seperti Gubernur, Bupati ataupun Walikota.
Pada dasarnya Inpres tersebut dimaksudkan agar para Menteri dan kepala daerah untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ada beberapa layanan publik yang mensyaratkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang mengacu pada Inpres Nomor 1 tahun 2022 seperti berikut ini.
Baca Juga: 4 Bantuan Pemerintah Resmi Dicairkan mulai 21 sampai 28 Februari 2022
1. Jual Beli Tanah
Presiden Jokowi mengintruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah.
Rencananya kartu BPJS Kesehatan akan dijadikan syarat untuk jual beli tanah di mulai pada 1 Maret 2022.
2. Mengurus SIM, STNK dam SKCK
Dalam hal ini Presiden Jokowi juga meminta pihak kepolisian RI untuk memastikan pemohon SIM, STNK dan SKCK merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Bantuan BLT Rp600 Ribu Akan Cair Akhir Bulan, Siap-Siap bagi Penerima Bansos
3. Daftar Haji dan Umrah
Pelayanan publik lain seperti pendaftaran Haji dan Umrah juga mendapat intruksi langsung oleh Presiden Jokowi.
Menteri Agama diminta untuk memastikan pelaku usaha dan pekerja yang ingin melakukan ibadah Haji dan Umrah merupakan peserta aktif dalam program JKN.
4. Pengajuan KUR
Presiden Jokowi juga mengintruksikan kepada Menteri Koordinaor Bidang Perekonomian untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif dalam program JKN.
Baca Juga: 8 Informasi Penting untuk Penerima Bansos PKH dan BPNT Februari 2022, Data Diri Harus Padan
Melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan KUR dalam rangka optimalisasi pelaksanaan JKN.
5. Pengajuan izin usaha
Kartu BPJS Kesehatan juga menjadi syarat wajib bagi yang ingin mengajukan perizinan usaha serta pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta untuk mendorong Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk mematuhi peraturan ini.
Baca Juga: Cara Mendaftar Bansos PKH, BPNT, dan PBI JK 2022 Langsung ke Kepala Desa, Dilengkapi dengan Prosedur
Poin-poin tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan, hal tersebut bertujuan untuk optimalisasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Itulah informasi penting untuk pemilik kartu BPJS Kesehatan mulai 1 Maret 2022.***