Network
"Indonesia setuju untuk berbagi 1,73 triliun won, atau 20% dari biaya pengembangan, saat berpartisipasi dalam pengembangan KF-21. Namun, mereka hanya membayar 220 miliar won, termasuk biaya awal, dan kontribusi sebesar 800 miliar won, yang tertunda hingga akhir tahun lalu karena kesulitan ekonomi," tulis The JoongAng.
Pada akhirnya, setelah bernegosiasi dengan Korea, Indonesia memutuskan untuk membayar 30% dalam bentuk barang daripada membayar biaya pengembangan penuh pada tahun 2026. Sumber daya alam seperti gas alam, batu bara bitumen, dan karet alam terutama disebut-sebut sebagai jenis yang harus dibayar oleh pihak Indonesia.
Baca Juga: India Siap Terima S-400 dari Rusia Meski Terancam Dikenai Sanksi CAATSA oleh AS
Sejauh ini, Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan telah menyatakan posisinya bahwa 'Bahkan jika Indonesia membeli Rafale, tidak akan berdampak pada pengembangan KF-21'.
Seorang pejabat DAPA mengatakan kepada JoongAng Ilbo pada tanggal 10, 'Pengenalan pesawat tempur Rafale adalah proyek untuk memperkuat kesenjangan kekuatan Angkatan Udara Indonesia'," lanjut The JoongAng dalam laporannya.
Sebagai syarat pengembangan bersama KF-21 Boramae, Indonesia harus membayar 1,6 triliun won, atau 20% dari total biaya proyek ke Korea Selatan, sebagai kontribusi pada tahun 2026.
Namun, sejak pelaksanaan proyek jet tempur KF-21 Boramae pada tahun 2016, hanya 227,2 miliar won yang telah dibayarkan Indonesia, dan pada tahun lalu, jumlah tunggakan kontribusi ke Korea Selatan adalah sebesar 800 miliar won.
Baca Juga: Militer China Berhasil Kembangkan Jet Tempur Siluman, Teknologi Deteksi Jarak Jauh
Dikutip Zonajakarta.com dari YNA, Secara khusus, ketika Kang Eun-ho, direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA), mengunjungi Indonesia pada November 2021 lalu, dilaporkan bahwa ia menerima pesan dari Menteri Pertahanan Prabowo bahwa tunggakan KF-21 Boramae akan diselesaikan sampai batas tertentu di paruh pertama tahun ini.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah memberi tahu Komisaris Kang, "Mohon bersabar sedikit karena kami sedang menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan," tentang tunggakan.
