Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Pengurus Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur mendesak Bupati Abdullah Azwar Anasi mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan Permukiman (PUCKPP) Danang Hartanto.
Ketua PAC Pemuda Pancasila Kalipuro, Atrayu, mengatakan dalam penanganan Covid-19, Dinas PUCKPP Banyuwangi hanya menghambur-hamburkan uang penanganan Covid-19 sekitar Rp 1 Miliar untuk merehab Gedung Wanita Paramitha Kencana. Hal ini berakibat pada ketidakmanfaatan proyek tersebut.
"Kami mendesak Bupati Anas untuk mengganti Plt Kadis PUCKPP dengan figur yang lebih paham kondisi masyarakat, punya kepekaan penanganan Covid-19, yang tidak segampang itu menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Atrayu dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Mei 2020.
Baca Juga: Di Kuwait 47 Perawat Asal Indonesia Terinfeksi Covid-19, Begini Penjelasan Jubir Kemenlu
Pemuda Pancasila Kalipuro mencatat beberapa kesalahan mendasar yang dilakukan Danang Hartanto. Pertama, ia menyatakan yang bertanggung jawab dalam proyek rehab gedung wanita adalah Bupati Anas selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Padahal, menurut Atrayu, Gugus Tugas hanya mengarahkan Dinas PUCKPP untuk menyiapkan Gedung Wanita sebagai tempat isolasi.
Kedua, kata Atrayu, Danang Hartanto diduga hanya memanfaatkan kondisi darurat pandemik Covid-19 untuk merehab Gedung Wanita tanpa melalui proses lelang dan atas dasar itu Ia menunjuk satu rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut.
Baca Juga: Perusahaan Negara Siap Menjalankan Protokol Memasuki Era New Normal
“Kami menduga ada permainan antara Dinas PUCKPP dengan rekanan yang ditunjuk mengerjakan rehab Gedung Wanita,” paparnya.
Ketiga, rehab Gedung Wanita terlalu berlebihan, seperti pekerjaan plafon, lantai, dan pintu yang notabene tidak terlalu penting untuk tempat isolasi Covid-19 yang menyebabkan banyak anggaran penanganan Covid-19 tersedot hanya untuk rehab.
