RINGTIMES BANYUWANGI – Kudeta AHY lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di lingkaran Partai Demokrat di The Hill Hotel, Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu berbuntut panjang hingga saat ini. Nama Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut tersbeut.
Moeldoko dituding salah karena telah merebut kursi ketua umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jabatan Moeldoko yang merupakan Ke[ala Staf Presiden (KSP) tu juga jadi permasalahan banyak pihak.
Hadirnya Moeldoko yang menjabat sebagai KSP sebagai pihak eksternal itu mengejutkan karena secara tiba-tiba memimpin partai.
Atas hal itu, Jimly Asshiqie yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut memberi tanggapan atas terpilihnya Moeldoko dalam KLB itu.
Baca Juga: Refly Harun Sebut Moeldoko Terkesan Mengkudeta AHY Soal KLB Demokrat
Jimly mempertanyakan status Moeldoko yang saat ini menjadi KSP namun merangkap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
Artikel ini sudah diterbitkan di Galamedia.pikiran-rakyat.com dengan judul Moeldoko Ketum Demokrat, Jimly Asshidiqie: Bisa Saja Presiden Angkat KSP Baru
Jimly memberi penjelasan soal sikap pemerintah yang netral tetap bisa dilakukan melalui dua acara.
Hal itu disampaikan Jimly melalui akun Twitter pribadinya yakni @JimlyAs pada 6 Maret 2021.
"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut," cuitnya di Twitter @JimlyAs, 6 Maret 2021.
Lalu cara kedua yang kemungkinan bisa dilakukan pemerintah yakni menggantikan Moeldoko dalam posisinya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
Baca Juga: Annisa Pohan Tak Terima AHY Ditendang dari Kursi Ketum Demokrat, Pernyatannya Mengejutkan
"Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," tutur Jimly.
Kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Moeldoko menjadi KSP pada 17 Januari 20218 lalu saat berpasangan dengan Jusuf Kala.
Saat Pemilihan Presiden 2019 itu usai, kemudian Moeldoko kembali diamanahi meneruskan posisinya sebagai Kepala KSP hingga saat ini.
Namun pasca terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut, banyak pihak yang mempertanyakan statusnya di KSP.
Dilansir dari berbagai sumber, Moeldoko sendiri merupakan mantan Panglima TNI yang menjabat selama dua tahun sejak 30 Agustus 2013 – 8 Juli 2015.
Pada 26 Desember 2016, Moeldoko pensiun dari kemiliteran dan melangkah ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Baca Juga: AHY Ditendang dari Kursi Ketum Demokrat, Annisa Pohan: Ini Masalah ‘Pemerkosaan’ Demokrasi
Dalam Partai Hanura, dirinya langsung diangkat oleh Wiranto menjadi Anggota Dewan Pembina DPP Partai Hanura.
Lalu pada tahun 2017, Moeldoko dalam Partai Hanura meroket dan menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura. Jabatan itu pun masih berlaku hingga kini.
Saat Moeldoko diangkap jadi KSP, dirinya mengundurkan diri dari Hanura dengan alasan ingin netral.
Kini banyak orang yang menyerang jabatan yang diemban Moeldoko sebagai KSP tersebut.***(Naufal Althaf M.A/Galamedia PRMN)