RINGTIMES BANYUWANGI – Pada masa kampanye, Anies menjanjikan program rumah DP Rp0 apabila menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Gagasannya tersebut kini terganjal kasus korupsi.
Melalui kebijakan ini, Anies ingin memberikan hunian yang layak kepada warga Jakarta. Di bulan Maret 2020 lalu, dugaan korupsi program rumah DP Rp0 mulai tercium.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami dugaan korupsi tersebut. Hingga setahun berlalu, KPK menetapkan Yoory C Pinontoan sebagai tersangka.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Temui Luhut, Anies Baswedan Minta Dukungan Pemerintah Pusat Terkait Tiga Hal Ini
Tetapi pada kasus ini, KPK tidak ikut memeriksa Anies selaku penggagas program dan pemegang otoritas.
Seperti yang dilansir Ringtimesbanyuwangi.com dari akun twitter @FerdinandHaean3 pada 11 Maret 2021, sebagai mantan politikus partai demokrat, dia menyayangkan kinerja KPK yang tidak melakukan pemeriksaan kepada Anies.
Menurutnya, Sebagai pengusul dan pemiliki otoritas program DP Rp0, Anies seharusnya juga harus ikut diperiksa KPK terkait kasus korupsi ini.
Baca Juga: Isu Korupsi Rp100 M Untuk Miras DKI Jakarta Oleh Anies Baswedan ? Cek Faktanya
“Pengusul dan pemilik otoritas soal anggaran serta pelaksanaan proyek tak diperiksa?
“Halahhh KPK..!! kalian bercanda, ingat lho kata AR, ingat neraka jahanam @KPK_RI,” tulis Ferdinand Hutahaean di akun twitternya.
Ferdinand juga menyebutkan bahwa kasus ini sangat janggal dan aneh jika KPK tidak memeriksa Anies yang mengetahui proses pengadaan program ini.
Baca Juga: Elon Musk Disetarakan Anies Baswedan, Ferdinand Huatahean: Omong Kosong
Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu memiliki otoritas terkait program rumah DP Rp0 tersebut.
“Sangat janggal dan aneh kalau KPK tak periksa Anies sebagai gubernur yang pasti mengetahui proses pengadaan ini,” tulisnya.
Lebih lanjut Ferdinand mempertanyakan tindakan KPK yang tidak memeriksa Anies.
Baca Juga: Panas Pada Pendukung Anies Baswedan, Ferdinand Hutahaean: Tolol
“Apakah KPK sedang cari perhatian? atau mau menyelamatkan Anies dengan membangung narasi bahwa program rumah DP Rp0 gagal bukan salah Anies,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK diketahui telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BMUD DKI Jakarta.
Selain Yoory Corneles Pinontoan, KPK juga menetapkan tersangka kepada Anja Runtuwene dan Tommy Adrian, dan juga PT Adonara Prpertindo selaku penjual tanah.
Baca Juga: Nekat Kritisi Anies Baswedan, Marzuki Alie Justru Dapat Kecaman dari Warganet
Berdasarkan hal tersebut, Anies langsung menonaktifkan yang bersangkutan.
Pada masa kampanye, Anies berambisi membangun 13.830 unit rumah tanpa DP hingga tahun 2022.
Namun, masalah yang dialaminya adalah banyak rumah yang tidak terjual dan susah laku.
Baca Juga: Makin Panas, PSI Dapat Tamparan Keras dari PDIP Soal Hak Interpelasi Anies Baswedan
Hingga akhirnya setelah dilakukan penelusuran, KPK menangkap 4 orang tersangka korupsi kasus ini.***