RINGTIMES BANYUWANGI - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Melalui Sekretaris Jendral mereka, Hasto Kristiyanto, sampaikan sikapnya tentang rencana Mendag, Muhammad Lutfi yang ingin melakukan impor beras 1 juta ton.
Dalam penolakannya, Hasto Kristiyanto menyampaikan jika rencana Mendag tersebut hanya akan menghambur-hamburkan devisa negara saja, lantaran menurutnya Bangsa Indonesia bisa memproduksi sendiri hal tersebut.
“Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memproduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara,” ujar Hasto, dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari keterangan tertulis di Instagram PDIP, Senin, 22 Maret 2021.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
Selain itu, menurut PDI Perjuangan, Mendag, Muhammad Lutfi seperti mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait termasuk para Kepala Daerah yang menjadi sentra Produksi pangan.
“Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara.” Ujar dia
“Karena itulah Menteri sebagai pembantu Presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan Presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan Petani” lanjutnya.
Baca Juga: Pengamat Politik Berikan Pandangannya: Mungkin Tidak Mungkin Konstitusi Diubah dan 3 Periode Terjadi
Baca Juga: HRS Diperlakukan Semena-mena di Pengadilan, Haikal Hassan: Kalian Telah Mengundang Azab
Sikap penolakan impor beras Mendag dari PDI Perjuangan ini sejatinya memang bukan tanpa alasan, sejak setahun lalu PDIP memang sudah memelopori Gerakan menanam tanaman pendamping beras.
“Sejak 1 tahun lalu, PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai.” Tegas dia
“Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dll. Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan.” Lanjutnya.
Lebih lanjut, PDI Perjuangan mengingatkan agar para Menteri sebagai pembantu Presiden agar tidak menjadi beban presiden.
“Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri.” Pungkasnya. ***