RINGTIMES BANYUWANGI - Terkait polemik pembelajaran jarak jauh (PJJ), masyarakat terutama para siswa merasa tidak nyaman dengan hal yang telah diimbau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.
Hal tersebut didasari karena banyak siswa yang memiliki kendala fasilitas terkait pelaksanaan PJJ, seperti halnya ponsel ataupun laptop, serta jaringan internet.
Bahkan, tak sedikit orang tua siswa mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencetak tugas sekolah apabila kegiatan belajar mengajar secara PJJ.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di PikiranRakyatDepok.com dengan judul Dinilai Tak Peduli Kesulitan Siswa, IPR: Nadiem Makarim Tak Cocok Jadi Mendikbud, Ganti Saja!
Baca Juga: Sekitar 260 Armada China Terpantau Berada di Kepulauan Galapagos, Ekuador dalam Kondisi Siaga
Imbasnya, banyak orang tua siswa yang meminta bantuan perihal keluhan tersebut, akan tetapi hingga kini belum ada tindakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim serta jajarannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin angkat bicara terkait kacaunya pelaksanaan PJJ di sejumlah wilayah di Indonesia.
Seperti dikutip oleh ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Rabu 29 Juli 2020, Ujang Komarudin mengatakan rasa kepedulian Nadiem Makarim kepada siswa yang mengeluhkan pelaksanaan PJJ di seluruh Indonesia dinilai sangat rendah.
Ungkapannya itu didasari karena Nadiem Makarim hingga kini belum mampu mengatasi karut-marut pelaksanaan PJJ yang merugikan siswa maupun orang tua siswa yang tidak mampu melaksanakannya.
Baca Juga: Ingin Tubuh Ideal di Usia 40 Tahun?, Cobalah Tips Alami Berikut ini
"Dia (Nadiem Makarim) tak cocok jadi Mendikbud. Ganti saja," ucap Ujang Komarudin.
Selain itu, Ujang Komarudin mengatakan bahwa Nadiem Makarim dalam bekerjanya sebagai Mendikbud dinilai belum maksimal dan seolah menelantarkan para siswa di seluruh Indonesia dengan polemik PJJ.
Kemudian, Ujang Komarudin juga memberikan usulan kepada para Direktur Jenderal (Dirjen) yang kinerjanya abai serta lamban agar segera dicopot dari jabatannya. Hal itu karena, telah gagal untuk membuat peserta pendidikan melaksanakan proses pembelajarannya secara nyaman.
"Jika pejabat tak siap untuk mengangkat telepon, lebih baik jangan jadi pejabat, apalagi menjadi Dirjen," kata Ujang Komarudin.
Baca Juga: Malam Ini! Saksikan BTS di Acara Tokopedia, Berikut Link Streamingnya
Ujang Komarudin menyebutkan bahwa fungsi pekerjaan sebagai seorang pejabat adalah melayani. Apabila menerima telepon, maka seharusnya pejabat tersebut dengan cepat merespons hal tersebut.
"Itu kan sudah bagian dari fungsi pelayanan," ujar Ujang Komarudin.***(Ramadhan Dwi Waluya/Pikiran Rakyat Depok)