Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Husain Abdullah selaku Juru Bicara Jusuf Kalla (JK) mengatakan jika pernyataan JK baru-baru ini bukan berniat untuk memprovokasi rakyat.
Bahkan dikakatan Juru Bicara JK jika tak ada maksud membuat runyam keadaan ketika mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintahan Joko Widodo (jokowi) tanpa harus dipanggil polisi.
Pernyataan ini menjawab terkait berbagai pihak yang melontarkan penilaian pada JK yang terkesan ingin memberikan provokasi pada kondisi usai memberikan lontaran pertanyaan itu.
Salah satu pertanyaan itu pun datang dari Budiman Sudjatmiko selaku politisi PDI Perjuangan melalui akun Twitter @budimandjatmiko.
Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Sebut JK Tak Paham Bedanya Kritik dan Provokasi, Padahal Jabat Wapres Dua Kali
Artikel ini sudah diterbitkan sebelumnya di Galamedia.Pikiran-rakyat.com dengan judul Juru Bicara Sebut Baru Ditanya Pak Jusuf Kalla Saja Sudah pada Murka, Apalagi Kalau Dikritik
Husain mempertanyakan balik bila pertanyaan JK itu dianggap sebagai provokasi.
Ia balik berkomentar jika baru saja warga bertanya namun sudah jadi persoalan, apalagi jika masyarakat melakukan krtiik.
"Ini kritik atau menuduh? Minta dikritik malah pada murka ketika ditanyakan bgm caranya agar tdk dilaporkan pulisi,” ujarnya melalui akun twitternya, @husainabdullah1, dikutip Minggu, 14 Februari 2021.
Kemudian Husain mengatakan lebih lanjut jika harusnya JK cukup menjelaskan dengan baik agar rakyat paham.
“Padahal cukup menjelaskan dgn baik (caranya) agar rakyat faham mana kritik mana bukan. Jadi tidak terjadi miskomunikasi antara rakyat dgn pemerintah," kata Husain.
Namun disebutkan jika JK sebenarnya merupakan sebuah pandangan tokoh yang menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).
Baca Juga: JK Ungkap Perbedaan Besar Gaya Kepemimpinan SBY dan Jokowi
Melalui survei itu, Indonesia terdata menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. EIU menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10.
Pria yang disapa Uceng itu juga menyebut maksud JK saat itu ialah untuk untuk menyoroti akar permasalahan indeks demokrasi Indonesia turun.
Uceng menyebut jika JK menyoroti pelbagai ihwal di antaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Sebab menurut pandangan JK, untuk menjadi anggota parlemen atau Kepala Daerah butuh biaya yang tinggi.
Baca Juga: JK Berharap Untuk Pengobatan Corona Indonesia Jangan Bergantung Negara Lain
"Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, itu kata Pak JK," jelas Uceng.
Sebagai informasi jika sebelumnya Budiman Sudjatmiko memberikan tudingan pada JK yang telah menjabat sebagai Wapres Indonesia sebanyak dua kali sudah memprovokasi masyarakat.
Bunyi cuitan Budiman Sudjatmiko itu meminta agar JK tak rasis dan pro kekerasan.
Baca Juga: JK Sebut Covid-19 Tidak Selesai 2 Bulan, Bisa Terjadi Gangguan Keamanan
"Jgn rasis & pro kekerasan, pak. Saya tak pernah jd Wapres 2 kali di era demokrasi tp tahu beda kritik & provokasi. Kenapa? Karena saya dulu kritikus & oposan (di luar & di dalam sistem). Bhw saya dulu ditangkap, bkn krn saya rasis tp rejimnya tak demokratis," cuit Budiman Sudjatmiko.***(Dicky Aditya/Galamedia PRMN)
