Network
Menurut keteragan yang diberikan, ia menyabut jika segala permasalahan apapun akan diselesaikan di pusat dan daerah tidak memiliki kewenangan.
"Hari ini kader partai demokrat terzalimi, DPC terdzolimi, DPS terzalimi. Wewenang dan otoritas mereka di berangus semua ditarik ke pusat," ungkap HM Darmizal.
Baca Juga: Jokowi Bakal Dapat Vaksin Covid-19, Moeldoko Sebut Presiden dengan Masyarakat Gak Ada Bedanya
Baca Juga: UU Cipta Kerja Timbulkan Polemik, Moeldoko Sebut Presiden Malu Lihat kondisi Ini
Lebih lanjut lagi, kebijakan baru dari pusat disebut telah merampas hak dan otoritas Dewan Perwakilan Cabang (DPC) untuk memilih Bupati dan wali kota.
"Pemilihan Bupati pemilih wali kota semua tidak lagi menjadi otoritas DPC untuk memilih calon-calon terbaik mereka ditarik kepusat ini tidak boleh lagi terjadi," tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya dalam beberapa hari terakhir Partai Demokrat tengah santer dikabarkan dengan rencana kudeta jabatan Ketua Umum, yang saat ini diduduki AHY.
Tak sampai disitu, lebih lanjut lagi anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kepala KSP Moeldoko disebut-sebut ikut andil dalam proyek kudeta politik Partai Demokrat ini.***(Dicky Aditya/Galamedia.com)
