Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Sejak beberapa waktu terakhir, nama Jokowi semakin melambung dengan isu yang menyebebut dirinya akan kembali menjadi presiden di periode ketiga.
Menanggapi isu Jokowi tiga periode yang beredar luas, tak sedikit para elit politik serta beberapa golongan turut menyikapi dan memberikan komentarnya.
Hal ini pun mengundang eks Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief yang untuk untuk memberikan tanggapannya.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Rencana Jokowi Jadi Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Saya Yakin Rakyat Setuju!
Sebelumnya, Andi Arief mengaku sangat terkejut setelah mendengar isu “Jokowi 3 Periode”.
Dilansir Galamedia dan Ringtimesbanyuwangi.com dari akun Twitter pribadinya @Andiarief_ pada Kamis, 18 Maret 2021, Andi Arief mengungkapkan, ada tiga gejala yang menyebabkan dan memperkuat isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat menjadi presiden.
Sebagaimana pernah diterbitkan sebelumnya dalam Galamedia.com dengan artikel yang berjudul Waduh! Andi Arief Bongkar Tiga Gejala 'Jokowi 3 Periode', Apa Saja ya?
Berikut tolok ukur yang membuat isu Jokowi tiga periode semakin kencang dan didengungkan.
Pertama, Jokowi mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan secara langsung memilih ratusan Pj kepala daerah.
Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati dan wali kota. Ketiga Pj kepala daerah tersebut direncanakan akan diangkat pada tahun 2022 dan 2023.
Pengangkatan Pj akan dilakukan apabila masa jabatan sejumlah kepala daerah telah habis.
Perlu diketahui, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan digelar pada tahun 2024.
Selain itu, Presiden Jokowi juga akan membentuk Tim Penilai Akhir (TPA) guna menilai para birokrat sebelum diangkat menjadi Pj.
Baca Juga: Refly Harun Bantah Pernyataan M Qodari, Sebut Tiga Periode Jokowi Bukan Pilihan Tepat
Kedua, Jokowi menguasai partai-partai politik
Partai koalisi pemerintah menguasai DPR dengan menempati 427 kursi parlemen, sedangkan partai oposisi hanya memiliki 148 kursi.
Partai koalisi pemerintah terdiri dari PDIP sebanyak 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PPP 19 kursi.
Sedangkan partai yang tidak bergabung dengan pemerintah terdiri dari Partai Demokrat sebanyak 54 kursi, PKS 50 kursi, dan PAN 44 kursi.
Berbeda dengan PAN dan PKS, Partai Demokrat saat ini sedang dihadapkan dengan dualisme kepengurusan yakni kepengurusan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.
Dilansir Galamedia dari Asia Times, manuver politik Moeldoko diduga memiliki tujuan untuk mengendalikan Partai Demokrat untuk melancarkan rencana Jokowi untuk kembali menjabat menjadi presiden pada periode 2024-2029.
Baca Juga: Mau Jokowi Tiga Periode Bersama Prabowo, M Qodari Sengaja Buat Kaos Paslon Capres Cawapres
Ketiga, Ibukota baru di Kalimantan dipastikan mangkrak
Menurut Andi Arief, mangkraknya ibu kota baru di Kalimantan akan dijadikan sebagai sebuah alasan tambahan sebagai tolok ukur untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode.
Hal dilakukan karena Jokowi tidak ingin dikenang sebagai Presiden hura-hura hutang dengan pembangunan mangkrak. "Mudah-mudahan cukup satu kali saja," tutur Andi Arief.***( Dharma Anggara/Galamedia-Pikiranrakyat.com)
