Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, yang merupakan hasil KLB di Deli Serdang mendapat penolakan dari Menkunham, Yasonna Laoly.
Usai penolakan hasil KLB tersebut, Moeldoko pun didesak untuk mundur dari jabayannya sekarang, yakni sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Desakan tersebut muncul dkarena Moeldoko telah terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali berharap bahwa kudeta tersebut tidak menyeret nama Presiden Jokowi ke dalam kasus internal Partai Demokrat.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Baca Juga: Dongkol dengan Kubu AHY, Menkumham: Seperti Orang yang Tak Dewasa Tangani Partai Politik
Tak hanya tuntutan mundur dari Partai Nasdem, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap juga turut menanggapi.
Yan Harahap mengatakan agar Moeldoko tidak membebani Presiden Jokowi atas perbuatannya yang ikut andil dalam kudeta.
Bahkan, Moledoko disebut telah melakukan perbuatan tercela, yakni sebagai ‘begal partai’, yang saat itu Demokrat sedang dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhonoyo (AHY).
Baca Juga: Sosok Istri Pertama Hotma Sitompul Muncul, Nitizen Sebut Desiree Tarigan Lebih Cantik dan Elegan
Baca Juga: Wanita Usia 40 Tahun ke Atas, Hindari Konsumsi 5 Makanan Berikut
Artikel ini sudah diterbitkan sebelumnya di Mantrasukabumi.com dengan judul Moeldoko Didesak Mundur dari Kepala KSP, Yan Harahap: Begal Partai Tak Pantas Ada di Istana
“Tuh... Jangan bebani Presiden dgn kelakuan ‘tercelamu’ sebagai ‘begal partai’ yang sah dibawah kepemimpinan @AgusYudhoyono," tulis Yan Harapan di akun Twitter pribadinya, Sabtu 3 April 2021.
Yan Harahap yang menyebut Moeldoko sebagai ‘pembegal partai’, menegaskan bahwa seorang begal partai tidak pantas berada di Istana, dan meminta Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas.
“Begal partai’ tak pantas ada di Istana. Pak @jokowi harus ambil tindakan tegas," ujar Yan Harahap.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Tutup Mata dan Telinga, Amien Rais: Demokrasi Kita Ini Makin Rusak
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Menteri Hukum dan Ham telah resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko karena tidak memenuhi syarat, dirinya menilai bahwa masih banyak kelengkapan berkas yang tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan penolakan dari pemerintah.
Pasca penolakan pemerintah terhadap kubu KLB, tuntutan mundur terhadap Moeldoko sebagai Kepala KSp terus mengalir.
Pasalnya Moeldoko dianggap membuat gaduh lingkungan istana serta tidak cocok berada dilingkaran Joko Widodo.***(Ivan indrayanto/Mantra Sukabumi)
