Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Pakar Hukum Tata Negara yang juga merupakan seorang pengamat Politik, Refly Harus memberikan pernyataan yang sekiranya bisa menjadi angin segar bagi kubu Moeldoko.
Dirinya menyebutkan kubu Moeldoko masih memiliki satu celah untuk bisa memenangi kontestasi perebutan Partai Demokrat jika ditilik dari aspek hukum.
Menurut Refly Harun cara yang bisa digunakan kubu Moeldoko adalah dengan melakukan gugatan ke pengadilan.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Baca Juga: Sebut Pemerintah Punya Obsesi 'Teroriskan' FPI, Refly Harun: Ada Anggota FPI Pernah Dibaiat ISIS
Hal ini ia sampaikan dalam sebuah video yang ia unggah di channel Youtube pribadinya pada beberapa waktu lalu.
“Dari aspek hukumnya, masih ada celah, caranya adalah sebagaimana clue yang disampaikan Yasonna Laoly, ya gugat saja ke pengadilan,” ujar Refly Harun, dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari channel youtube Refly Harun pada Sabtu, 3 Maret 2021.
Refly Harun mengatakan agar kubu Moeldoko menggugat Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga tahun 2020 itu. Refly Harun menambahkan, jika yang diggugat adalah putusan Kemenkumham tersebut.
Baca Juga: Jaksa Adu Hadis Tanggapi Eksepsi dari Habib Rizieq, Refly Harun: Terdapat Aspek Non Yuridis
Baca Juga: Jaksa Terima Bentakan di Sidang Habib Rizieq, Refly Harun: Sulutan Emosi
“Gugat saja Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga tahun 2020, tapi yang digugat adalah keputusan Menkumham yang mengesahkan AD/ART tahun 2020 tersebut,” lanjut dia.
Sebelumnya, seperti diketahui, Kemenkumham telah menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang memunculkan nama Moeldoko sebagai Ketum.
Penolakan ini diketahui lantaran kubu KLB Partai Demokrat Deliserdang yang diketuai KSP Moeldoko tidak mampu melengkapi sejumlah dokumen yang diperlukan.
Kepastian penolakan pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly pada sebuah konferensi pers virtual.
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari Youtube Pusdatin pada Rabu, 31 Maret 2021.
Menurut keterangan Yasonna Laoly beberapa dokumen yang gagal dilengkapi oleh kubu KLB Deliserdang adalah soal DPC, DPD, hingga surat mandat yang ternyata belum ada.***
