Network
“Sementara partai-partai jadi tukang tadah dari korupsi itu, kan undang-undang KPK kan disponsori oleh partai-partai di parlementer kan, jadi partai-partai sekarang jadi tukang tadah dari kasus BLBI, KPK itu jadi kurir doang itu”, Rocky memaparkan.
Tak luput, Rocky turut menjelaskan urutan hirarki yang ada di dalam pemerintahan dari Presiden hingga KPK.
Baca Juga: Tanggapi Kegagalan Moeldoko, Refly Harun: Masih ada Celah untuk Moeldoko, Gugat Putusan Menkumham
Baca Juga: Usai Menangkan AHY, Yasonna Laoly: Saya Sebenarnya Dongkol Banget Terhadap Kubu AHY
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari berita Galamedia.Pikiran-Rakyat.com berjudul “KPK Stop Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Rocky Gerung : Kewenangan KPK Bertambah, Melindungi Koruptor”
“Jadi kita lihat hirarkinya itu, ada kepala negara yang jadi calo, dalam bahasa akademis namanya komprador, lalu ada partai-partai yang jadi tukang tadah yang menerima limpahan dari koruptor itu melalui pembuatan undang-undang”, ucap Rocky.
Pendapat lainnya, Rocky Gerung menyebut KPK adalah kurir dari penguasa, bukanlah penegak hukum yang sesuai dengan konstitusi.
Baca Juga: Demokrat Desak PDIP Segera Bangun Solidaritas untuk Myanmar: Banyak Bayi Terbunuh
Baca Juga: Yasonna Laoly Ungkap Pernah Dihubungi Kubu Moeldoko Setelah KLB, Minta Permohonan Pengesahan
“Jadi sebetulnya dia udah dapet duluan baru bikin undang-undang tuh, dan ada KPK yang sekarang jadi kurir, bukan lagi penegak hukum”, lanjut Rocky.
