Network
RINGTIMES - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan bahwa Kementerian Sosial memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah terkait bantuan sosial yang diambil dari anggaran daerah.
“Silakan, mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada 1 keluarga yang sudah menerima bansos dari pusat, apakah itu bansos dalam bentuk sembako apakah itu bansos dalam bentuk tunai, mereka takut kalau memberikan lagi bansos dari mereka,” ujar Juliari pada Senin (27/4/2020) dilansir Ringtimes Banyuwangi dari Setkab.go.id.
Juliari mempersilakan dan tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat karena memang anggaran tersebut adalah anggaran dari daerah.
Baca Juga: Seorang Pria di India Potong Lidahnya Untuk Hentikan Virus Corona
“Yang kami atur hanya seluruh bansos yang dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk menumpuk dan kami juga suatu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya,” kata Juliari.
Kementerian Sosial mempersilakan daerah apabila ada program bansos yang menggunakan APBD daerah untuk menggunakannya dan tidak perlu khawatir maupun tidak perlu harus mengecek dulu datanya dengan pusat.
“Silakan dengan kebijakan masing-masing pemahaman daerahBaca Juga: Cegah Pemudik, Khofifah Sekat 8 Titik Pintu Masuk di Wilayah Jatim masing-masing untuk menggelontorkan dan menetapkan siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan program bansos daerah tersebut,” tegas Juliari.
Baca Juga: Bosan Saat Menunggu Waktu Berbuka? Cek 7 Macam Aplikasi Ngabuburit
Pemerintah pusat, menurut Juliari, sekali lagi membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik semua teman-teman daerah, serta terbuka untuk semua masukan termasuk kritikan.
“Dan juga kami yakin bahwa apapun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak tapi yakinlah bahwa pemerintah pusat akan bekerja sekuat tenaga untuk melindungi segenap rakyatnya,” kata Juliari.
