Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Kini Presiden RI meminta pemerintah daerah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai. Namun pemerintah daerah provinsi Jawa Barat akan tetap memberikan bantuan sosial dengan skema tunai dan non tunai.
Bahkan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, berdasarkan survey yang telah digarap pemprov Jabar 54 persen memang mengharapkan bantuan sosial berupa uang tunai. Namun pihaknya sangsi bantuan digunakan sesuai peruntukannya.
"Kalau diberikan tunai, kami takutnya ini menjelang lebaran dibelikan di luar dari niat kita memberikan bantuan, khususnya untuk kebutuhan pangan," ujar Daud dalam jumpa pers yang disiarkan langsung melalui akun resmi Humas Jabar dari Gedung Sate, Senin 11 Mei 2020. Dengan demikian, pihaknya konsisten menerapkan skema tersebut.
Baca Juga: Kabar Terbaru!, Kini KAI Akan Mulai Operasikan Kereta Luar Biasa
Sumber Berjudul: Jawa Barat Tetap Terapkan Skema Bantuan Sosial Tunai dan Nontunai
Terkait dengan penerima bansos masih diolah. Pihaknya berharap tidak ada lagi aturan yang menghalangi pemerintah untuk bisa membuka data penerima bansos ini dibuka ke publik. Kalau dibuka ke publik pengawasan dari publik akan berjalan.
Terkait bansos, lanjut dia, untuk diketahui bahwa jumlah penerima bansos data dari pemerintah ada sekitar 9,38 juta KK.
"Itu ada yang menerima PKH 87 ribu sekian, bantuan pemerintah non tunai sekitar 2,5 juta KK, ada perluasan bantuan 1 juta KK. Kemudian ada sembako bansos dari bapak presiden di daerah bodebek, 400 ribu lebih KK, bansos tunai dari kemensos ada 1,2 juta KK. Bantuan provinsi berdasarkan usulan data dari kab kota 1,85 juta, kemudian kab kota atau dari walikota bupati 1,32 juta. Dan dari dana desa kami perkirakan ada sekitar 1 juta KK lebih untuk seluruh Jabar," tutur dia.
Baca Juga: MPR: Pemerintah Jangan Relaksasi PSBB Meski Angka Covid-19 Turun
