Pemprov Jatim Bantah Tudingan Pemkot Surabaya 'Beranggapan Data Covid-19 ngawur'

- 19 Juni 2020, 11:44 WIB
PETA sebaran risiko Covid-19 di Jawa Timur (Jatim) saat ditampilkan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya.*
PETA sebaran risiko Covid-19 di Jawa Timur (Jatim) saat ditampilkan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya.* /Antara/


RINGTIMES BANYUWANGI - Penyebabkan angka Covid-19 di kota pahlawan hingga melambung tinggi pemerintah  Kota Surabaya menuding tracing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak valid dan faktual 

Namun, pernyataan tersebut pun langsung dibantah oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur (Jatim) yang menyebut hasil tracing yang dilakukan sudah valid dan faktual, berbeda dengan tuduhan Gugus Tugas Pemerintah Kota Surabaya.

Dikutip dari RRI, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Heru Tjahjono menjelaskan, dalam mengeluarkan data kasus konfirmasi positif Covid-19, kesembuhan, hingga kematian, didasarkan pada dua metode.

"Jadi, Pemerintah Provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu, kondisi di lapangan. Yang kedua, data itu diolah oleh pakar-pakar yang baik," ujar Heru pada Kamis, 18 Juni 2020 yang dikutip oleh Pikiranrakyat-bekasi.com.

Baca Juga: Petani Memasang Pocong Hingga Ngeri Sendiri, Keinginan Menakuti Pencuri Durian

Gugus Tugas Jatim pun menegaskan bahwa data yang disampaikan sudah valid dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Heru pun memandang penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama, bukannya malah mencari celah siapa salah.

"Jadi ini tidak mungkin (keluarkan data ngawur), karena sakali lagi, pandemi ini adalah tanggung jawab kita semua, kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan. Berdosa!," tegas Heru.

Ditegaskan Heru, data yang diperoleh Gugus Tugas berdasarkan berbagai sumber seperti data dari Gugus Tugas Pusat, data dari Dinas Kesehatan Jatim maupun Kabupaten Kota, dan proses tracing sendiri.

"Laporan. Selain mencari, ada laporan, laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan kita mengecek juga, ada anggota (Gugus Tugas Jatim) dibantu BNPB," imbuhnya.
Ketika ada perbedaan data misalnya, Heru mencontohkan, ada pasien meninggal dunia yang dirawat di Kota Surabaya, namun setelah dicek, beridentitas atau KTP-nya berasal dari Sidoarjo. Maka yang bersangkutan tercatat berdasarkan domisili KTP.

Baca Juga: Kajian Islami Pesulukan Thoriqot Agung (PETA): Ujian Seorang Murid

Halaman:

Editor: Sophia Tri Rahayu

Sumber: Pikiran Rakyat Bekasi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x