Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar pada setiap aspek diberbagai bidang di Indonesia.
Untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kemunduran seperti pada bidang ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang bisa mendukung kembali roda perekonomian Indonesia.
Kebijakan-kebijakan tersebut banyak dilakukan dalam pemberian subsidi kepada terdampak Covid-19 agar berperan serta memperbaiki dan meningkatkan sistem ekonomi.
Baca Juga: 8 Ide Kreatif Membuat Kerajinan dari Stik Es Krim
Ditakutkan maraknya praktik korupsi terjadi dalam pendistribusian kebijakan ekonomi tersebut, KPK membentuk 15 satuan tugas (satgas) khusu di bawah deputi Pencegahan untuk mencegah terjadinya korupsi pada berbagai program pemerintah untuk menangani Covid-19.
"Di bidang pencegahan, KPK sebagai 'trigger mecanism' melakukan fungsi koordinasi dan 'monitoring' di tingkat pusat dan daerah , KPK membentuk total 15 satgas khusus pada Kedeputian Pencegahan," Kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK Jakarta.
Pernyataan tersebut dinyatakan Lili dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester 1 2020 bersama dengan pimpinan KPK lainnya yaitu Firli Bahrul, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.
Baca Juga: Megawati: 75 Tahun Merdeka, Masih Ada Pihak Pertentangkan Pancasila dan Agama
Ia menambahkan "Tim melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistematik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 dan bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait 'refocusing' kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan Kementerian dan Lembaga."
Untuk itu dalam proses pengadaan barang dan jasa pada masa darurat akan didampingi oleh tim satgas tersebut.
