Ancam KAMI jika Paksakan Kehendak, Moeldoko Sebut Semua Ada Risikonya

- 1 Oktober 2020, 21:02 WIB
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko. /

RINGTIMES BANYUWANGI – Belum lama ini kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tengah membuat banyak pihak menyoroti aksinya.

Meskipun bertajuk menyelamatkan Indonesia, tetapi berbagai deklarasi di sejumlah tempat sempat mengalami penolokan oleh masyarakat.

Tanggapan terbaru juga datang dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang berkomentar mengenai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Selanjutnay, Moeldoko dengan tegas menyatakan jika prinsipnya tidak ada masalah dengan pembentukan kelompok ini.

Artikel ini sebelumnya telah terbit di Mantrasukabumi.com dengan judul Moeldoko Ancam KAMI, Kalau Paksakan Kehendak Kita Akan Buat Perhitungan

Baca Juga: Pentingnya Menjaga Keamanan Akun ShopeePay, Simak Caranya

Ia kemusian menambahkan menurutnya siapa saja bisa mengikuti gagasan KAMI jika dirasa bermanfaat.

Hanya saja, Moeldoko menyebut beda cerita jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silahkan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," kata Moeldoko dalam keterangannya, seperti dikutip oleh ringtimesbanyuwngi.com dilansir dari mantrasukabumi.com dari RRI pada Kamis, 1 Oktober 2020.

Moeldoko berpendapat, jika dinamika politik itu selalu berkembang. Ia juga memprediksi, bisa saja kelompok politik lain setelah KAMI muncul.

Baca Juga: 6 Tanaman Hias Berikut Bernilai Fantastis, Bahkan Capai Rp1 Milyar

Moeldoko mengingatkan, jika gagasan yang diusulkan kelompok tersebut sifatnya mengganggu stabilitas politik, maka semua ada resikonya.

"Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," ujarnya.

"Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas." Pungkasnya.

Sebelumnya, KAMI dideklarasikan oleh beberapa tokoh nasional diantaranya, mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin.***(Andriana/Mantra Sukabumi)

Editor: Ikfi Rifqi Arumning Tyas

Sumber: Mantra Sukabumi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah