Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Terkait pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna Senin, 5 Oktober 2020 lalu, gelombang penolakan terus terjadi hingga saat ini.
Hal itu terjadi karena banyak pasal-pasal yang dianggap lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha ketimbang pihak buruh.
Di berbagai daerah, aksi demo besar-besaran pun marak dilakukan oleh serikat buruh sebagai bentuk penolakan terhadap UU Ciptaker yang dianggap banyak merugikan para pekerja.
Baca Juga: Terkait UU Ciptaker, Jokowi Adakan Rapat Virtual dengan Para Gubernur
Akibat disahkannya UU tersebut, DPR yang merupakan wakil rakyat dinilai lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital ketimbang membela kepentingan rakyat banyak.
Dan hingga saat ini, ada beberapa pihak yang akan mengadukan uji materi terkait Undang-undang Cipta Kerja tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari PikiranRakyat-Cirebon.com, menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengatakan akan menghormati kelompok masyarakat jika ingin mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Cek Sekarang, Telkomsel Beri Uang Gratis Rp5 Juta kepada Pengguna Telkomsel
Puan menegaskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang telah disahkan oleh DPR RI pada Senin lalu itu, mengutamakan kepentingan nasional.
“Apablia undang-undang ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,”tuturnya di Jakarta, Senin.
