Network
RINNGTIMES BANYUWANGI - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keleluasaan bagi Partai Demokrat untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang mencatut nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Hal tersebut terkait tudingan yang mengarah pada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai sosok di balik aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Beredar kabar sebelumnya bahwa SBY dituding sebagai salah satu aktor intelektual aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang berakhir ricuh diberbagai daerah.
"Ya lapor aja yang merasa dirugikan. Itu kan, saya ketika mengklarifikasi itu tadi, bahwa saya tidak tahu menahu saya klarifikasi apa, pemerintah enggak pernah sebut SBY," kata Mahfud dalam program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu malam, 14 Oktober 2020.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Galamedianews.com dengan judul Mahfud MD Desak SBY Laporkan Politikus PDIP atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
Tuduhan tersebut dilakukan oleh salah satu politikus partai besar PDIP, di mana diketahui dari unggahan cuitannya dalam salah satu media sosial menyebut bahwa SBY merupakan aktor di balik aksi demo.
"Lalu komentar netizen itu banyak sekali, salah satunya, 'Pak itu bukan pemerintah yang memberitahu (menuduh SBY), namanya 'Tanjung,' katanya [Tanjung] yang menuduh SBY. Laporkan aja Tanjung-nya karena menyebut nama SBY," tantang Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud pun memastikan SBY yang juga pendiri dan eks Ketua Umum Demokrat itu tak pernah disebutkan dalam rapat-rapat pemerintah menyikapi aksi penolakan UU Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia, yang beberapa di antaranya berujung ricuh.
Ia mengaku berdasarkan pengamatan intelijen, pemerintah sudah membuat daftar aktor-aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut, dan nama SBY dipastikan tidak masuk di dalamnya.
Baca Juga: Cara Dapatkan Bantuan UMKM Facebook Rp12,5 Miliar, Ini Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan
"Kita tahu aktor-aktornya, ndak ada nama Pak SBY di situ, saya ikut rapat di situ, di dalam," klaim Mahfud.
Akun yang dimaksudkan Mahfud itu menjurus ke akun @DTanjung15 dengan nama Dewi Tanjung.
Nama tersebut sama dengan nama politikus PDI Perjuangan yang juga pernah menuduh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merekayasa kasus penyiraman air keras.
Dalam salah satu cuitannya, Dewi menyebutkan SBY merupakan dalang dari aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Ia menyebut jika SBY dan Partai Demokrat bermain di balik aksi demonstrasi tersebut.
Baca Juga: Mengenal Tillandsia, Tanaman Udara Cantik yang Banyak Diburu
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan pihaknya meminta pemerintah memperjelas tudingan terhadap SBY itu karena semua memiliki rentetan kronologi yang berawal dari pernyataan para menteri-menteri Jokowi mengenai ada aktor di balik aksi tolak omnibus law UU Ciptaker yang berujung ricuh.
"Bagaimana hubungannya, jadi ada rentetan. pemerintah menyebut ada yang mendalangi. lalu di medsos itu dengan jelas menyebutkan nama presiden ke enam, lalu negara membiarkan," ujar Benny.
"Kalau memang omongannya di medsos tidak betul, tindaklah dia, dia yang sebetulnya, orang ini yang sebetulnya menyebarluaskan hoax.tapi negara melakukan apa, negara membiarkan. ini yang tidak masuk akal," imbuhnya.
Mahfud yang diberi kesempatan menjawab langsung pun menyatakan, "Klarifikasi saya, kita [pemerintah] tidak pernah menyebut nama Pak SBY."
Baca Juga: Cantik Nan Wangi, Berikut Manfaat Bunga Kaca Piring Hingga Atasi Diabetes
Dia pun kembali mempersilakan Demokrat melaporkan saja pihak yang disebutkan telah menyebar hoaks tersebut.***(Dicky Aditya/Galamedianews)
