RINGTIMES BANYUWANGI – Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memungut biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai di bank negara.
Kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat, khususnya Komunitas Konsumen Indonesia (KKI).
KKI pun melaporkan bank BUMN, seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, dan Bank Tabungan Negara, ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI).
Baca Juga: Gerhana Bulan Total Akan Muncul Malam Ini, Cek Waktu dan Lokasi untuk Melihat
Ketua KKI, David Tobing menilai bahwa kebijakan pemerintah itu sebagai aksi kartel.
Mewakili Konsumen Indonesia, David Tobing menolak rencana PT Jalin Pembayaran Nusantara bersama Himbara memberlakukan pengenaan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai mulai 1 Juni 2021.
“Jalin dan Himbara tidak bijak kalu memang akan memberlakukan biaya-biaya tersebut yang sebelumnya gratis. Hal ini memberatkan nasabah,” ujar David Tobing melalui siaran persnya pada Sabtu, 22 Mei 2021.
Baca Juga: Soal Pemecatan 51 Pegawai KPK, Rocky Gerung: KPK Membangkang Terhadap Presiden
Dilansir Ringtimesbanyuwangi.com dari berbagai sumber, David menilai kebijakan tersebut layak ditolak.
Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal diadakannya ATM Link yang mempermudah nasabah Indonesia dalam melakukan transaksi melalui ATM.
David Tobing juga menjelaskan isi dari UU Perlindungan Konsumen yang diatur larangan perubahan aturan secara sepohak oleh pelaku usaha.
Baca Juga: Polisi Bongkar Penyelundupan Ganja 65 Kilogram, Tersangka Terancam Pidana Mati
Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 huruf g UU Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK No 13/SEOJK.07/2014.
“Kalau dilanggar itu terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar,” jelas David Tobing.
David Tobing berharap agar OJK segera mengambil sikap untuk meninjau kembali kebijakan terkait pemberlakuan biaya cek saldo dan tarik tunai yang akan dilakukan oleh Jalin dan Himbara.
Baca Juga: Rasulullah Peringatkan Manusia 2 Penyakit Akhir Zaman, Bisa Diseret ke Neraka
“OJK perlu panggil Jalin dan Himbara agar di evaluasi sehingga tetap berkomitmen dalam mengedepankan perlindungan konsumen dengan berpedoman pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen serta kepastian hukum."
“Tindakan pengenaan biaya ini juga tindakan sewenang wenang terhadap nasabah/konsumen dan terkesan perbankan ingin mencari keuntungan berlebih dari nasabah,” pungkas David Tobing.***