RINGTIMES BANYUWANGI – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapat pengaduan mengenai pelanggaran HAM di tanah Papua, Indonesia.
Pengaduan tersebut dilayangkan oleh Republik Vanuatu pada Sidang Majelis Umum ke-76 oleh PBB.
Republik Vanuatu tampak menyinggung Indonesia melihat konflik yang dituding melibatkan HAM di wilayah Papua tersebut.
Baca Juga: 5 Warga Palestina Tewas di Tangan Tentara Israel, Konflik Kembali Memanas
Dilansir dari kanal Youtube United Nations pada Minggu, 26 September 2021, menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyebut ada banyak orang menderita di wilayah Papua Barat yang dikaitkan dengan HAM.
"Pelanggaran HAM terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia,"kata Bob Loughman.
Bahkan Bob meminta agar Indonesia memperbolehkan pendirian Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB guna menilai independensi Papua.
Baca Juga: Marah Lihat Kelakuan Kelompok Teroris KKB, Ketua MPR: Jangan Ragu Karena HAM
"Kami menyerukan Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung dan melakukan penilaian independen," kata Loughman.
Namun tudingan itu langsung ditolak oleh Sekertarus 3 Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Sindy Nur Fitri.
Sindy mengatakan ia cukup terkejut Republik Vanuatu cukup sering mempertanyakan kedaulatan negara lain dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.
Baca Juga: Ungkap Aparat Tak Mengerti Kebebasan Berekspresi, Komnas HAM: Banyak Polisi Kurang Paham
Menurutnya, Republik Vanuatu juga kerap mengusik integritas hingga melakukan agresi dalam motif poilitik.
Sindy juga menyebut apa yang dilakukan Vanuatu dalam forum tersebut hanya berupaya membuat dunia tekesan dengan seolah-olah peduli dengan isu HAM.
"Mereka (Vanuatu) menciptakan harapan palsu dan kosong dan menyulut konflik," kata dia.
"Pada kenyataannya, HAM versi mereka (Vanuatu) diputar-balikkan, dan sama sekali tidak hirau atas tindak teror keji serta tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," kata Sindy.***