Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Beredar rencana jika sertifikat vaksin akan menjadi syarat bagi penerima bansos sehingga mengundang komentar Anies Baswedan.
Anies Baswedan menegaskan jika pemberlakuan sertifikat vaksin untuk jadi syarat penerima bansos merupakan pelanggaran.
Mengingat tak semua masyarakat bisa divaksin dalam kondisi kesehatan tertentu, Anies Baswedan menyoroti kebijakan ini dengan seksama.
Baca Juga: Anies Baswedan Buka Suara Terkait Polemik Penyintas Covid saat Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Wajib
Gubernur DKI Jakarta tersebut menyampaikan kegiatan bersifat kemanusiaan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tersebut.
"Semua kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, bantuan nggak boleh disambungkan dengan persyaratan itu, nggak boleh," kata Anies Baswedan pada Jumat, 6 Agustus 2021 di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.
Menurut Anies Baswedan, bansos bertujuan menyambung hidup dan tidak berkaitan dengan kewajiban vaksinasi yang menjadi program saat ini.
Baca Juga: Anies Baswedan Cabut Kebijakan Lurah yang Wajibkan Warganya Vaksin untuk Cairkan Bansos
"Karena itu bantuan sosial untuk menyambung hidup, tidak boleh dikaitkan apapun juga," tutur Anies Baswedan.
Jika rencana tersebut diterapkan, Anies Baswedan menilai hal tersebut akan menjadi pelanggaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.
"Tidak boleh, itu melanggar. Nggak boleh, kalau pembagian bantuan sosial tidak boleh,” tegas Anies Baswedan.
Baca Juga: Anies Baswedan Diminta Kembalikan Dana Triliunan, PSI: Lebih Baik Dipakai Membantu Rakyat
Lebih lanjut Anies Baswedan menegaskan jika anjuran vaksin bagi penerima bansos lebih baik dilakukan daripada dijadikan syarat.
“Kalau dibagi, kemudian dianjurkan vaksin nah itu boleh, tapi kalau dibagi dengan syarat sudah vaksin itu ngak boleh," kata Anies Baswedan.
Hal ini mencuat setelah sejumlah kelurahan di Jakarta Pusat hendak memberlakukan penunjukkan kartu vaksin sebagai syarat pengambilan bansos berupa Kartu Sembako.***
