Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan perintah kepada para lurah untuk mencabut kebijakan yang mengharuskan warganya vaksin agar mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Lurah Utan Panjang Kemayoran, Amadeo membenarkan perintah Anies Baswedan tersebut untuk melarang seluruh pejabat maupun petugas pengambilan bantuan sosial untuk meminta bukti sertifikat vaksin guna pencairan bantuan.
"Tidak boleh. Itu melanggar. Kalau dibagi kemudian dianjurkan vaksin, boleh tapi kalau dibagi dengan syarat sudah vaksin tidak boleh," kata Anies Baswedan.
Baca Juga: Anies Baswedan Diminta Kembalikan Dana Triliunan, PSI: Lebih Baik Dipakai Membantu Rakyat
Kegiatan yang bersifat kemanusiaan ini menjadikan penyaluran bantaun sosial (bansos) seharusnya dilakukan tenap ada persyaratan khusus apalagi sampai memberatkan si penerima.
Selain itu, Anies Baswedan juga menegaskan bahwa warga yang terdampak PPKM Level 4 di Jawa dan Bali khususnya warga Jakarta berhak untuk mendapatkan bansos atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Maka dari itu Gubernur Anies Baswedan memberikan kebijakan pelarangan terkait dengan sertifikat vaksinasi yang dijadikan sebagai syarat bagi warga untuk mengambil BPNT atau bantuan sosial lainnya.
Menurut Anies, kelurahan atau wilayah perangkat kerja mana pun tidak diperkenankan untuk mewajibkan warganya melakukan dan/atau sudah vaksinasi sebelum mengambil bantuan sosial.
Baca Juga: Anies Baswedan Diramal Menang Pilpres 2024 Karena JK, Ferdinand: Habis Makan Apa?
Pernyataan Anies Baswedan tersebut merupakan tindak lanjut dari sikap Lurah Utan Panjang Kemayoran, Jakarta yang mewajibkan warganya vaksinasi sebelum mengambil BPNT.
