Network
RINGTIMES BANYUWANGI- Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi digeruduk ratusan massa yang menamakan diri Laskar Bali Santi (LBS) Jet Lie Banyuwangi pada Senin, 20 Maret 2023.
Massa menyuarakan kelanjutan penetapan kasus mantan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) NH dalam kasus anggaran fiktif makan dan minum yang telah dijadikan tersangka pada 28 Oktober 2022 lalu.
“Mungkin beliau sudah merasa kebal hukum, merasa ada yang melindungi,” ujar koordinotor aksi Yahya Umar dalam orasinya.
Baca Juga: UMKM Naik Kelas, Kuliner Ramadan Sobo Banyuwangi Siapkan Tenda Untuk Pedagang
Yahya juga menyebut kasus yang dibicarakan oleh masyarakat luas tersebut menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Banyuwangi.
Hal yang ditakutkan adalah penanganan kasus tersebut menjadi acuan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus hukum bahwa seorang kepala dinas yang terlibat kasus korupsi masih dapat melangkah bebas.
Massa juga menyayangkan NH yang setelah ditetapkan tersangka justru diangkat menjadi staf ahli Pemkab Banyuwangi, yang ditakutkan akan memberikan imbas negatif kepada Bupati Banyuwangi saat ini, Ipuk Fiestiandani.
Selain itu, orasi terkait kasus NH, massa juga menggelar aksi solidaritas untuk masyarakat Gunung Salakan Banyuwangi yang disebutnya tengah memperjuangkan hak untuk menolak eksplorasi tambang.
Baca Juga: Nyepi dan Ramadan Berdekatan, PHDI Kecamatan Banyuwangi Serukan Toleransi
Yahya juga menyoroti kinerja satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang dikatakannya melakukan diskriminasi sikap kepada pedagang kecil dan mereka yang bermodal besar.
Massa meminta keadilan sikap pihak satpol PP ketika melakukan penertiban, sehingga siapapun yang salah akan mendapat konsekuensi yang sama.
Aksi massa berjalan damai tanpa aksi anarkis dan diterima Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banyuwangi Muhamad Lutfi mewakili Pemkab.
Perwakilan massa dipersilakan masuk ke kantor Pemkab untuk menyampaikan aspirasinya.***
