Network
RINGTIMES BANYUWANGI- Komisi IV DPRD Banyuwangi kembali menyoroti rendahnya kualitas proyek pembangunan infrastruktur jalan yang disebut karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait.
Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2022.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, H. Khusnan Abadi mengatakan, secara garis besar capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (CKPP), DPU Pengairan serta Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja menunjukkan angka prosentase yang cukup memuaskan, demikian juga dengan serapan anggarannya.
Baca Juga: Bagikan Bonus Rp856 Juta ke Atlet Muda, Bupati Ipuk: Terus Tingkatkan Prestasi
Namun demikian, Khusnan mengatakan bahwa berdasarkan peringatan yang diminta di lapangan, beberapa hal masih belum memuaskan sehingga masih banyak yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.
“Dalam rapat kerja kita minta DPU Cipta Karya maupun DPU Pengairan untuk lebih ketat pengawasan pekerjaan rekanan, seperti halnya melakukan proyek infrastruktur irigasi, jalan maupun lainnya yang masih berkualitas rendah sehingga sering menjadi keluhan masyarakat ,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin, 3 April 2023.
Menurutnya, ada beberapa proyek yang baru diserahkan namun administrasi penyerahannya belum diserahkan oleh pihak rekanan kepada dinas terkait, namun hasilnya sudah rusak sehingga usia atau mutu proyek tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
Selain terkait dengan kualitas proyek, Komisi IV juga menampilkan kinerja satuan tugas (Satgas) jalan berlubang yang terkesan hanya berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan kriteria kebutuhan sehingga ada beberapa wilayah yang jalannya rusak dibiarkan cukup lama.
Baca Juga: Dukung Atlet, Dispora Banyuwangi Kembangkan Aplikasi Siraga
“Ada beberapa wilayah yang rusak dibiarkan cukup lama karena tidak ada pesan atau pesan yang tidak berpengaruh, tetapi jika pesan orang yang memiliki kemampuan atau kekuatan baru dikerjakan sehingga tidak adil dan merata padahal anggarannya besar,” lanjutnya.
Selain perbaikan kualitas infrastruktur, Khusnan juga mengatakan bahwa Komisi IV juga meminta DPU Pengairan untuk memprioritaskan penanganan banjir perkotaan.
Salah satunya adalah dengan melakukan pengerukan atau penataan kembali gorong-gorong penampung air hujan.
”Kita minta di perubahan anggaran atau APBD tahun 2024 nanti, ada prioritas anggaran yang diisolasi untuk penanganan banjir, khususnya di wilayah kota,” tandasnya.***
