Network
RINGTIMES BANYUWANGI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi anggaran akhir tahun 2022 bersama eksekutif pada Selasa, 4 April 2023 bertempat di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi.
Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ali Mahrus selaku pimpinan banggar, sedangkan dari pihak eksekutif dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Mujiono sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Usai rapat kerja, Muhammad Ali Mahrus menyampaikan, rapat kerja banggar adalah dalam rangka evaluasi capaian kinerja penyelenggara pemerintahan dalam hal ini Bupati Banyuwangi selama satu tahun anggaran, khususnya tahun 2022.
Baca Juga: Bagikan Bonus Rp856 Juta ke Atlet Muda, Bupati Ipuk: Terus Tingkatkan Prestasi
”Fokus pembahasannya terkait dengan kinerja di sektor pendapatan, belanja dan kinerja pembiayaan pada tahun 2022,” ucap Ali Mahrus saat dikonfirmasi media.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa hal tersebut juga untuk memastikan bahwa seluruh kinerja yang dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pembahasan LKPJ tahun 2022 dicanangkan di tingkat komisi bersama masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, yang selanjutnya hasil rapat tingkat komisi dibahas kembali dalam forum rapat kerja banggar.
”Alhamdulillah dalam rapat banggar tadi, teman-teman ada yang menyelesaikan beberapa hal, pertama menyangkut urusan pendidikan terkait dengan tingginya angka putus sekolah, urusan pertanian khususnya kelangkaan pupuk bersubsidi, maraknya kekerasan seksual, termasuk juga dengan bagi hasil dan royalti PT BSI, ” bebernya.
Sehingga melalui evaluasi ini, Mahrus menyebut bahwa eksekutif dapat mengambil peran yang lebih signifikan dalam rangka mengambil solusi-solusi terbaik terkait dengan beberapa masalah yang menjadi sorotan dewan sehingga kinerja yang kurang baik dari perangkat daerah pada tahun 2022 lalu dapat ditingkatkan pada tahun 2023 ini.
